PERINGATAN keras yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para pejabat agar tidak menyampaikan laporan palsu atau laporan yang dibuat sekadar untuk menyenangkan pimpinan merupakan pesan penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam praktik pemerintahan modern, kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima oleh pemimpin, jika laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan maka keputusan yang diambil berpotensi keliru dan tidak mampu menjawab persoalan masyarakat secara efektif.

Fenomena laporan yang “dipercantik” bukanlah hal baru dalam birokrasi, dalam praktik administrasi publik hal ini sering dikenal dengan istilah budaya “asal bapak senang” (ABS). Budaya ini muncul ketika bawahan merasa perlu menyesuaikan laporan agar terlihat baik di mata pimpinan, meskipun realitas yang terjadi tidak sepenuhnya demikian.

Akibatnya, pimpinan memperoleh gambaran yang tidak utuh mengenai situasi yang sebenarnya, ketika laporan yang tidak akurat tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan maka kebijakan publik yang dihasilkan dapat menjadi tidak tepat sasaran. Dalam perspektif teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, organisasi pemerintahan yang rasional harus dibangun di atas sistem administrasi yang tertib, prosedur yang jelas, serta mekanisme pelaporan yang objektif.

Weber menekankan bahwa birokrasi modern hanya dapat bekerja secara efektif apabila setiap pejabat menjalankan tugasnya secara profesional dan berdasarkan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, kejujuran laporan menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem administrasi yang rasional dan efisien.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif analisis kebijakan publik, laporan dari aparat birokrasi sesungguhnya merupakan policy input yang sangat menentukan kualitas proses perumusan kebijakan. Data, informasi, dan laporan lapangan menjadi bahan dasar bagi para analis kebijakan maupun pengambil keputusan dalam memahami persoalan publik secara objektif, oleh karena itu keakuratan dan kejujuran laporan menjadi prasyarat utama bagi lahirnya kebijakan yang tepat sasaran.

Apabila policy input yang disampaikan tidak jujur atau dimanipulasi maka proses analisis kebijakan akan mengalami distorsi, analis kebijakan akan bekerja berdasarkan informasi yang keliru sehingga diagnosis terhadap masalah publik juga menjadi tidak tepat. Dalam kondisi seperti ini, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dengan kata lain kesalahan dalam laporan akan merambat ke dalam proses analisis kebijakan dan pada akhirnya melahirkan keputusan kebijakan publik yang tidak efektif.

Pemikir analisis kebijakan seperti William N. Dunn menegaskan bahwa kualitas analisis kebijakan sangat bergantung pada kualitas informasi yang digunakan dalam setiap tahap proses kebijakan mulai dari perumusan masalah, penyusunan alternatif kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Tanpa data yang valid, proses analisis kebijakan akan kehilangan dasar rasionalnya.

Sementara itu, teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon menjelaskan bahwa pemimpin selalu menghadapi keterbatasan informasi dalam membuat keputusan. Oleh karena itu kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan laporan yang disampaikan oleh aparat birokrasi, jika informasi yang disampaikan tidak akurat maka kemampuan pemimpin untuk mengambil keputusan yang rasional juga akan terdistorsi.

Fenomena laporan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan juga tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat tetapi juga di pemerintah daerah. Dalam praktik pemerintahan daerah, kepala daerah kerap menerima laporan dari aparat birokrasi terutama pejabat struktural seperti eselon II, tidak jarang laporan tersebut disusun dalam kerangka budaya birokrasi asal bapak senang yang menggambarkan seolah-olah kondisi berjalan baik.

Apabila kepala daerah hanya mengandalkan laporan administratif tanpa melakukan verifikasi lapangan maka keputusan kebijakan yang diambil berpotensi tidak tepat. Padahal salah satu keunggulan pemerintahan daerah adalah cakupan wilayah yang relatif lebih kecil sehingga memungkinkan kepala daerah melakukan cross-check langsung ke lapangan guna memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh birokrasi.

Pengalaman ini terlihat dalam penanganan persoalan kemiskinan dan pendidikan di daerah, kedua masalah ini sering kali saling berkaitan. Data kemiskinan yang akurat biasanya menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat lingkaran kemiskinan.

Apabila laporan mengenai kondisi tersebut disampaikan secara objektif dan akurat maka pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang terintegrasi untuk mengatasi kedua persoalan tersebut secara bersamaan. Pengalaman di Kota Pariaman menunjukkan bahwa kebijakan berbasis data yang akurat dapat melahirkan inovasi program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Ketika menjabat sebagai wali kota, penulis menggagas program Satu Rumah Satu Sarjana yaitu program yang memberikan kesempatan kepada anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan tinggi berbasis keterampilan (skill-based education). Program ini dirancang dengan keyakinan bahwa pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja akan meningkatkan peluang kerja bagi generasi muda dari keluarga miskin.

Melalui pendekatan tersebut pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Lulusan yang memiliki keterampilan dan pekerjaan yang layak diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membawa keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang berdasarkan laporan yang jujur dan data yang akurat akan menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya kejujuran dalam laporan bukan sekadar persoalan teknis administrasi melainkan fondasi utama dalam proses kebijakan publik.

Tanpa kejujuran dalam policy input, analisis kebijakan akan keliru dan keputusan publik berisiko tidak tepat. Sebaliknya dengan laporan yang jujur dan berbasis fakta pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang efektif, rasional, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

oleh: Dr. Genius Umar

(Dosen Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang (UNP), Analis Kebijakan Publik, Mantan Wali Kota Pariaman (2018–2023)