OTONOMI daerah kerap dirayakan sebagai simbol keberhasilan reformasi. Kewenangan luas diberikan kepada pemerintah daerah, struktur birokrasi diperkuat, dan ruang kebijakan lokal semakin terbuka.
Namun di balik euforia tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar. Apakah otonomi benar-benar melahirkan kemandirian fiskal?
Realitas di banyak daerah menunjukkan sebaliknya. Ruang fiskal masih sempit dan sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Dalam sebuah pembahasan anggaran daerah beberapa tahun lalu, misalnya, muncul usulan strategis penataan kawasan pantai sekaligus pemberdayaan UMKM pesisir. Program itu lahir dari kebutuhan riil masyarakat dan berpotensi menggerakkan ekonomi lokal.
Namun karena keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), program tersebut harus menunggu kepastian dana transfer pusat. Situasi seperti ini bukan pengecualian, melainkan potret umum di berbagai daerah.
Data nasional memperlihatkan struktur APBD sebagian besar daerah masih didominasi transfer pusat, sementara kontribusi PAD relatif terbatas. Ketergantungan ini membuat ruang inovasi menjadi sempit.
Banyak program pembangunan tertunda bukan karena kurangnya ide, tetapi karena keterbatasan kemampuan fiskal. Dalam kondisi demikian, otonomi lebih terasa sebagai pelimpahan kewenangan administratif daripada kemandirian pembangunan.
Dalam perspektif global, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan desentralisasi luas, bukan negara federasi seperti Amerika Serikat atau Jerman. Dalam sistem federasi, negara bagian memiliki kewenangan fiskal yang lebih besar, termasuk pengelolaan pajak strategis dan pembiayaan pembangunan secara mandiri.
Sementara di Indonesia, ruang fiskal daerah masih sangat dipengaruhi kebijakan transfer pusat. Akibatnya, proses menuju kemandirian fiskal berjalan lebih lambat. Meski demikian, bentuk negara bukan satu-satunya faktor penentu.
Kualitas tata kelola, kekuatan ekonomi lokal, serta inovasi kebijakan tetap menjadi kunci utama keberhasilan otonomi. Pengalaman saya memimpin daerah memperlihatkan bahwa keterbatasan fiskal berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik.
Program penguatan UMKM, peningkatan layanan publik, hingga pembangunan kawasan ekonomi lokal sering harus disesuaikan dengan keterbatasan anggaran. Namun pengalaman lapangan juga menunjukkan bahwa penguatan PAD bukan hal yang mustahil.
Berbagai inovasi untuk meningaktkan PAD, melalui penumbuhan ekonomi lokal, Digitalisasi layanan pajak daerah, penataan aset produktif, serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat mampu membuka ruang fiskal yang lebih fleksibel.
Di sinilah peran kepemimpinan menjadi krusial. Konsep pemerintahan pembangunan yang partisipatif mampu menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat ekonomi lokal.
Inovasi ekonomi daerah menjadi kunci peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus PAD. Pengalaman di daerah pesisir seperti Kota Pariaman menunjukkan bahwa pengembangan festival budaya dan sport tourism, disertai penataan kawasan wisata, mampu meningkatkan aktivitas ekonomi lokal sekaligus memperluas basis penerimaan daerah.
Ketika PAD tumbuh, pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih untuk membiayai program prioritas tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pusat. Namun tidak semua daerah memiliki kapasitas tata kelola yang memadai.
Banyak potensi lokal belum dikelola optimal, aset daerah belum produktif, dan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah belum memberikan kontribusi signifikan. Transformasi digital dalam pengelolaan fiskal juga belum merata. Akibatnya, PAD stagnan sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Persoalan kemandirian fiskal juga berkaitan erat dengan kebijakan penataan daerah. Pemekaran wilayah sering dianggap solusi untuk mendekatkan pelayanan publik.
Namun tanpa kesiapan ekonomi yang memadai, banyak daerah baru justru menghadapi tekanan fiskal berat. Belanja aparatur meningkat, sementara basis ekonomi belum siap menopang pembangunan.
Anggaran daerah lebih banyak terserap untuk birokrasi daripada penguatan ekonomi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa penataan daerah belum sepenuhnya berbasis analisis kapasitas fiskal jangka panjang; pertimbangan administratif dan politik masih dominan.
Ke depan, penguatan kemandirian fiskal harus menjadi agenda utama reformasi otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu memperkuat PAD melalui digitalisasi sistem pajak, peningkatan transparansi dan kepatuhan, serta optimalisasi aset daerah.
Pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal, pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian modern, dan sektor kelautan, harus menjadi strategi utama memperluas basis penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan penataan daerah benar-benar berbasis kapasitas ekonomi dan fiskal jangka panjang. Pemekaran wilayah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspirasi administratif, tetapi juga kemampuan ekonomi yang realistis agar daerah baru tidak terjebak dalam ketergantungan fiskal berkepanjangan.
Pada akhirnya, otonomi daerah bukan sekadar soal kewenangan, melainkan kemampuan berdiri di atas kekuatan fiskal sendiri. Jika PAD kuat, ruang inovasi terbuka.
Jika penataan daerah rasional, pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan. Namun jika otonomi terus berjalan tanpa kemandirian fiskal, maka yang tersisa hanyalah kewenangan di atas kertas, bukan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Penulis: Dr. Genius Umar
Dosen Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, Mantan WaliKota
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....