Catatan ini bukan berita, tapi semua beritanya nyata.

MENJELANG sore, saya keluar dari kos dengan langkah santai. Awan tebal berarak di atas gedung, dan suara geluduk terdengar dari arah utara.

Di tangan saya cuma payung lipat dan tas ransel berisi beberapa benda untuk persiapan kerja malam itu. Seperti biasa, saya memilih jalan kaki menuju kantor.

Trotoar panjang di samping Kantor Wali Kota Jakarta Pusat terasa sepi. Hanya sesekali ojek lewat, atau suara motor patroli dari kejauhan.

Di sisi kanan, berdiri tembok panjang dan tinggi milik markas Pusat Pasukan Pengamanan Presiden. Tembok yang memisahkan jalan umum dari kawasan paling dijaga di negeri ini.

Di situ, di antara langkah pelan dan aroma aspal lembab, saya sempat berkhayal aneh: bagaimana kalau tiba-tiba saya menemukan uang segepok di trotoar? Tebal, diikat karet, dan enggak ada pemiliknya.

Mungkin saya akan menatap kiri-kanan dahulu, memastikan tidak ada CCTV, lalu mengembalikannya. Atau paling tidak, menatapnya lama sambil bernegosiasi dengan hati nurani.

Saya tertawa kecil. Kadang manusia paling jujur itu justru saat dia lapar dan tidak punya uang receh di kantong.

Awan semakin berat. Saya mempercepat langkah dan mampir di warung ayam goreng favorit saya, Ayam Prasasti. Warung sederhana yang seolah selalu menyambut siapa pun dengan nasi hangat dan suara minyak berdesis.

Sambil menunggu pesanan datang, saya membuka catatan di ponsel. Tema siaran malam ini: Bantuan Sosial Berupa Uang dan Beras Bakal Dikaji.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengusulkan agar model bantuan sosial dievaluasi. Itu karena dianggap belum mendukung produktivitas rakyat.

Saya mengunyah perlahan, membaca ulang naskah, lalu berpikir: mungkin benar, kadang bantuan membuat orang bertahan, tapi tidak semua bantuan membuat orang bergerak.

Menjelang petang, saya tiba di kantor. Komputer di ruang studio cadangan memang selalu menyala, jadi saya tinggal memeriksa catatan dan menyiapkan playlist di studio kecil yang jarang dipakai.

Di meja samping, sudah siap tumbler kopi kecil dan satu botol air hangat. Ritual kecil sebelum menghadapi malam yang panjang.

Jam menunjukkan pukul delapan lewat sepuluh. Di layar monitor, tiga narasumber sudah terhubung lewat sambungan daring.

Pertama, Ibu Nurhalimah, penerima bantuan sosial dari Cirebon, Jawa Barat. Kedua, Dr. Wisnu Setiadi Nugroho, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, sekaligus Koordinator EQUITAS Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan. Dan, ketiga Dr. Rakhmat Hidayat, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Saya mulai dengan Ibu Nur. Suaranya lembut, terdengar ragu di awal.

“Sejak tahun berapa Ibu menerima bantuan?” tanya saya. “Kalau gak salah, 2015. Dulu dari kantor pos, sekarang lewat PKH,” katanya pelan.

Saya tanya lagi, “Masih cukup, Bu, untuk kebutuhan sebulan?” “Ya, cukup-cukup aja, Pak. Buat sekolah anak-anak, beli seragam, alat tulis. Tapi ya, kadang harus diatur-atur.”

Lalu ia bercerita pada 2023 mundur dari penerima PKH karena ingin mencoba program baru — Pena atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. “Saya mau berdagang, Pak,” ujarnya. “Soalnya kalau terus nunggu bantuan, saya enggak belajar berdiri.”

Saya lanjut ke Dr. Wisnu. Ia bicara tenang, terukur. “Mas Rudi, sebenarnya ada tiga pilar dalam pengentasan kemiskinan,” katanya. “Perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas manusia.”

Ia menekankan bansos memang penting, tetapi sifatnya hanya bantalan sementara.

“Kalau orang jatuh, dia tidak langsung hancur. Tapi jangan terus tidur di bantalan itu. Pemerintah harus bantu berdiri, dengan pekerjaan, pelatihan, dan kesehatan yang baik. Kalau hanya kasih uang dan beras, ya selesai dalam seminggu.”

Saya sempat bertanya, “Berarti kalau mau dihentikan sekarang, belum waktunya, ya, Pak?” Ia menjawab, “Belum. Sistemnya belum siap. Pemberdayaan ekonominya belum kuat, data masih berantakan. Jadi jangan buru-buru dihentikan, tetapi mulai tingkatkan kualitas dan targetnya.”

Kemudian saya menyapa Dr. Rakhmat Hidayat. Nada suaranya sedikit parau, tapi berwibawa.

“Masalah bansos di Indonesia,” katanya, “bukan cuma bentuknya, tapi tata kelolanya.” Ia menyebut persoalan data, distribusi, dan kecenderungan politisasi.

“Seringkali yang dapat bukan yang berhak. Mereka yang berhak malah tidak tercatat.

Saya potong pelan, “Artinya, bansos bisa jadi alat politik, Pak?” Ia tertawa kecil. “Kita semua tahu jawabannya. Tapi saya gak mau sinis. Bantuan tetap perlu. Yang salah itu cara kita menaruh niatnya.”

Ia lalu memberi contoh. “Di negara lain, bantuan bisa dalam bentuk subsidi transportasi, pendidikan, atau bahkan pekerjaan sosial. Bukan semata uang tunai. Karena intinya bukan jumlah, tapi martabat.”

Malam berjalan cepat. Beberapa penelepon ikut memberi pandangan. Ada yang ingin bantuan diganti pekerjaan, ada yang menuntut pemerataan, ada pula yang mengaku belum pernah mendapat apa-apa walau hidup pas-pasan. Studio terasa hidup, penuh tanya dan debat, tapi hangat.

Sekitar jam sembilan kurang, sesi bansos selesai. Di ruang siar, suasana tetap ramai.

Produser memberi isyarat, co-producer menyiapkan narasumber berikutnya, dan pengarah acara sedang berdiri di dekat kaca pembatas antara studio utama dan meja tim siaran, memperhatikan tempo siaran. Saya menyeruput kopi yang mulai dingin, membiarkan suara sekitar tetap mengalir.

Dalam keramaian itu, pikiran saya masih bertahan di satu kata: bantuan. Saya pikir, bantuan sosial itu bukan hanya program, tapi cermin yang memantulkan siapa kita dan seberapa tulus niat menolong itu berjalan.

Dari Ibu Nurhalimah, saya belajar bahwa bantuan bisa menumbuhkan keberanian untuk berhenti bergantung. Dari Dr. Wisnu, saya paham bahwa bantuan bukan kursi malas, tapi batu loncatan. Dan, dari Dr. Rakhmat, saya ingat, memberi pun harus tahu cara menjaga martabat orang yang diberi.

Saya rasa, bantuan sosial tak perlu dihapus, tapi juga jangan dijadikan panggung.

Karena bantu sambil mempermalukan, itu bukan kebaikan, itu pertunjukan.

Teman di ruang kontrol memberi aba-aba: “Lanjut, Rud.” Saya mengangguk, menyalakan mikrofon. Tapi sebelum berbicara lagi, di kepala saya muncul satu kalimat yang rasanya paling jujur malam itu:

“Bantuan sosial itu seperti pertanyaan lama, apakah negara sedang menolong rakyat, atau rakyat yang sedang menolong citra negara?”

Penulis: Rudi Zein (Penyiar)