INDONESIA sedang menata ulang pusat gravitasi ekonominya. Di tengah ketidakpastian global, negeri ini justru melangkah dengan kepercayaan diri baru.
Ketika Presiden Prabowo Subianto memulai pemerintahannya, ia mewarisi fondasi ekonomi yang stabil, tetapi “rapuh di beberapa sisi”, terutama pada ketergantungan impor pangan, ketimpangan industri hilir, dan lemahnya efisiensi belanja publik.
Dalam waktu singkat, arah kebijakan mulai tampak jelas: memperkuat kemandirian pangan, memperketat tata kelola fiskal, dan menegakkan disiplin nasional di sektor-sektor strategis.
Dunia menoleh. Laporan IMF World Economic Outlook 2024 mencatat Indonesia kini berada di peringkat kedelapan ekonomi terbesar dunia berdasarkan PDB (PPP), naik dua tingkat dari tahun sebelumnya.
Di tengah melambatnya ekonomi global, capaian ini bukan sekadar angka, melainkan hasil dari perencanaan yang terintegrasi antara kebijakan fiskal, investasi, dan industri nasional.
Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen (yoy). Catatan itu menjadi yang tertinggi di kawasan setelah India sebesar 5,8 persen dan Tiongkok 5,3 persen.
Kunci dari arah baru ini adalah koherensi kebijakan. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade, kepemimpinan politik dan tata kelola fiskal berjalan dalam satu garis lurus.
Presiden Prabowo menegaskan visi kedaulatan ekonomi sebagai pilar utama, sementara Purbaya Yudhi Sadewa, arsitek fiskal di Kementerian Keuangan, memastikan setiap kebijakan memiliki dasar keuangan yang rasional.
Hasilnya, defisit fiskal terjaga di bawah 3 persen PDB. Rasio utang tetap aman di kisaran 38 persen dan belanja negara diarahkan ke sektor produktif yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.
Investasi pun merespons positif. Penanaman modal asing langsung (FDI) mencapai USD87,6 miliar hingga September 2025, naik 13,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 12,32 persen, menembus 14,85 juta orang.
| Baca juga: Melambungkan Asa dari Desa |
Di sisi lain, stok beras nasional menembus 4 juta ton, rekor tertinggi sepanjang sejarah modern Indonesia. Angka itu sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan cadangan beras terbesar kedua di Asia Tenggara dan ketiga di Asia. Sinyal ini menegaskan ketahanan pangan kini bertransformasi menjadi simbol kedaulatan nasional.
Langkah korektif juga dilakukan terhadap kebocoran sumber daya nasional. Pemerintah menindak enam smelter timah ilegal di Bangka Belitung yang berpotensi merugikan negara hingga Rp300 triliun, serta memulihkan Rp13,25 triliun dari praktik ekspor CPO bermasalah.
Ini bukan sekadar tindakan penegakan hukum, tetapi pembenahan struktur ekonomi. Memastikan bahwa kekayaan bangsa kembali kepada rakyat, bukan kepada segelintir kepentingan.
Kebijakan yang konsisten dan tegas ini berbuah pada meningkatnya kepercayaan publik, dengan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 79,3 persen. Dunia pun mencatat stabilitas fiskal Indonesia sebagai salah satu yang paling solid di kawasan.
Bank Dunia menempatkan Indonesia dalam kelompok negara berdaya tahan tinggi terhadap risiko eksternal. Sementara lembaga pemeringkat global mempertahankan peringkat layak investasi dengan prospek stabil.
| Baca juga: Menguji Mesin Birokrasi Daerah |
Dalam konteks ini, duet Prabowo–Purbaya bukan sekadar kombinasi antara karisma politik dan teknokrasi fiskal. Keduanya membentuk tata kelola pemerintahan yang berbasis disiplin dan arah jangka panjang.
Indonesia tidak lagi hanya berlari mengejar pertumbuhan, tetapi sedang membangun kemandirian struktural — ketika pertumbuhan, investasi, dan keadilan sosial berjalan serempak.
Sejarah sering kali mencatat keberhasilan besar bukan dari gebrakan, melainkan dari konsistensi arah. Pemerintahan Prabowo memulai perjalanan itu dengan langkah yang terkendali: menegakkan kembali makna kedaulatan ekonomi dalam arti sesungguhnya, yaitu mandiri dalam pangan, berdaulat dalam sumber daya, dan dipercaya di mata dunia.
Di tengah sorotan global, Indonesia kini tidak sekadar bertahan; ia sedang memimpin dalam diam. Dengan keseimbangan antara keberanian politik dan presisi fiskal, negeri ini sedang mengubah potensinya menjadi kekuatan yang nyata.

Penulis: M. Rohanudin
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....