Populasi 2.000 Individu, PBD Susun Strategi Konservasi dan Pembiayaan Pari Manta

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai menyusun strategi konservasi dan pembiayaan pari manta di Raja Ampat, menyusul data tahun 2025 yang memperkirakan populasi pari manta di Raja Ampat dan Bentang Laut Kepala Burung mencapai sekitar 2.000 individu.

Strategi tersebut dibahas dalam Workshop Penyusunan Strategi Konservasi dan Pembiayaan Pari Manta di Raja Ampat yang dibuka Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Selasa, 22 September 2026.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solossa, mengatakan populasi pari manta menunjukkan tren pertumbuhan positif. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjaga ekosistem laut dan habitat pari manta.

“Data tahun 2025 memperkirakan populasi pari manta di Raja Ampat dan Bentang Laut Kepala Burung sekitar 2.000 individu, dengan tren pertumbuhan positif. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak,” ujar Absalom dalam laporannya.

Menurutnya, tantangan konservasi ke depan semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas pariwisata, tekanan terhadap ekosistem, kebutuhan pengawasan, serta keterbatasan pembiayaan.

Karena itu, workshop menjadi ruang untuk menyatukan data, menetapkan prioritas, memperjelas peran para pihak, serta merumuskan kebutuhan pembiayaan dan rencana aksi konservasi yang konkret.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pari manta bukan hanya menjadi kebanggaan Papua Barat Daya, tetapi juga bagian dari kekayaan alam Indonesia yang memiliki nilai penting bagi dunia.

“Pari manta bukan sekadar bagian dari keanekaragaman hayati laut. Keberadaannya memiliki nilai ekologis, pendidikan, penelitian, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat lokal,” kata Elisa.

Ia menegaskan konservasi pari manta harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kesehatan ekosistem laut dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Elisa menilai upaya tersebut membutuhkan komitmen, kolaborasi, serta pembiayaan berkelanjutan dan tidak dapat hanya bergantung pada program pemerintah maupun pendanaan jangka pendek.

“Kita perlu membangun strategi pembiayaan yang inovatif, transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Elisa berharap workshop yang berlangsung 22 hingga 25 September 2026 itu tidak berhenti pada diskusi dan dokumen, tetapi menghasilkan strategi konkret dan terukur, mulai dari perlindungan habitat, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab hingga skema pembiayaan konservasi jangka panjang.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menargetkan hasil workshop menjadi dasar strategi konservasi jangka panjang hingga 20 tahun, lengkap dengan rencana aksi, pembagian peran, mekanisme koordinasi dan skema pembiayaan yang realistis serta berkelanjutan.