Hartono Soroti Pendidikan Gratis, Minta Pempus Prioritaskan Pemerataan Kualitas

RRI.CO.ID, Sorong - Anggota Komite III DPD RI/Senator asal Papua Barat Daya, H. Hartono, menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait rencana pendidikan gratis pada sekolah negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Presiden RI, Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pada HUT ke-28 PAN, Jumat 18 September 2026, bahwa biaya pendidikan negeri mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis dan akan dibahas melalui rapat terbatas pemerintah

Hartono menilai pendidikan gratis merupakan bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Namun, menurutnya, pemerintah pusat (Pempus) juga perlu memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

“Ya, SD, SMP, SMA Negeri kan sudah gratis di beberapa kabupaten/kota di beberapa daerah ya, hanya beberapa daerah yang belum. Justru menurut saya, yang lebih mendesak, yang lebih penting adalah pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” kata Hartono saat dikonfirmasi Sabtu 19 September 2026.

Hartono mengatakan, peningkatan kesejahteraan guru serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya yang harus ditanggung masyarakat, tetapi juga menyangkut kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik.

“Itu yang harusnya menjadi prioritas dari Pemerintah RI, dari Presiden. Yakni Kesejahteraan guru, kemudian juga peningkatan kualitas sarana pendidikan, itu yang harusnya menjadi prioritas,” ujarnya.

Hartono secara khusus menyoroti kondisi pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Ia menyebut masih terdapat wilayah yang menghadapi kekurangan tenaga pendidik, sehingga pemerataan guru menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.

“Dan yang lebih penting lagi, kualitas pendidikan di daerah-daerah 3T. Di sana masih banyak kekurangan guru,” katanya.

Menurut Hartono, kebijakan pendidikan gratis perlu dibarengi dengan upaya memperkuat kualitas pendidikan, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga guru dan sarana pendidikan.

“Di sana masih banyak kekurangan guru, itu harusnya menjadi prioritas dibanding harus sekolah gratis SD, SMP, SMA sampai negeri, tapi di sisi lain banyak apa namanya, sekolah-sekolah yang di 3T kualitasnya masih jauh dari yang diharapkan,” ujarnya.

Pernyataan Hartono menyoroti dua sisi dalam agenda pendidikan nasional, yakni perluasan akses melalui pendidikan gratis dan pemerataan mutu pendidikan.

Kebijakan pendidikan gratis dapat membantu mengurangi beban biaya masyarakat, sementara pemerataan guru, sarana pendidikan dan kualitas pembelajaran menjadi faktor penting agar akses tersebut diikuti layanan pendidikan yang memadai, termasuk bagi anak-anak di wilayah 3T.