usai Luncurkan RIPKH, Pemprov PBD Fokus Lindungi Kekayaan Hayati

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIPKH) dan Profil Keanekaragaman Hayati sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan kekayaan hayati di daerah.

Peluncuran dua dokumen tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong yang berlangsung 2-4 September 2026 lalu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengatakan, dokumen RIPKH dan Profil Keanekaragaman Hayati menjadi pijakan pemerintah dalam memetakan, mengidentifikasi hingga menentukan zonasi kawasan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun laut.

“Selama ini kita mungkin hanya mengenal cenderawasih atau mangrove. Padahal masih banyak potensi burung endemik, flora dan fauna lain yang memiliki nilai ekologis, historis hingga ekonomis tinggi. Potensi ini perlu kita proteksi dan kelola secara berkelanjutan,” kata Julian Kelly Kambu saat dikonfirmasi Jumat, 11 September 2026.

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemprov Papua Barat Daya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Menurutnya, Papua Barat Daya menjadi daerah otonomi baru pertama di Tanah Papua yang berhasil menyusun dokumen induk dan profil keanekaragaman hayati.

Data dan rekomendasi dalam dokumen tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Barat Daya. Hal ini dilakukan agar perlindungan keanekaragaman hayati menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Julian menyebut, kekayaan hayati Papua Barat Daya juga dapat dikembangkan sebagai jasa lingkungan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat.

Pengelolaan tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata berbasis alam dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu kekayaan hayati yang menjadi perhatian adalah ikan pelangi atau rainbowfish di Kabupaten Maybrat yang mengalami penyusutan populasi.

Julian mengatakan, kondisi tersebut membutuhkan penanganan secara spesifik melalui kebijakan pemerintah daerah bersama para mitra pembangunan.

Saat ini, dokumen RIPKH dan Profil Keanekaragaman Hayati masih dalam tahap penyempurnaan sebelum dicetak dan diterbitkan secara resmi.

Pemprov Papua Barat Daya berencana membagikan hasil penyusunan dokumen tersebut dalam bentuk buku dan majalah pada peringatan HUT Papua Barat Daya mendatang.

Publikasi tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan menjaga kekayaan keanekaragaman hayati Papua Barat Daya.

Julian mengapresiasi dukungan Bappenas dan Pemerintah Jerman melalui GIZ yang membantu mempercepat penyusunan dokumen tersebut.

Ia berharap kolaborasi bersama mitra pembangunan dan masyarakat adat dapat terus berlanjut hingga tahap implementasi program perlindungan keanekaragaman hayati di lapangan.