Wujudkan Zona Integritas WBBM, KPPN Sorong Laksanakan Forum Konsultasi Publik

RRI.CO.ID,Sorong — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Sorong, terus memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola keuangan yang transparan.

Hal tersebut diselenggarakan melalui pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik Tahun 2026, berlangsung di Aula Lantai 2 KPPN Sorong Papua Barat Daya, Kamis 10 September 2026.

Kepala KPPN Sorong, Jaka Trisna, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan wujud nyata amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Agenda utama dalam FGD ini mencakup sosialisasi anti korupsi (Tolak dan Lapor Gratifikasi), evaluasi standar pelayanan publik, tindak lanjut hasil FKP tahun sebelumnya, serta pemaparan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KPPN Sorong,"ucapnya.

Peluncuran Inovasi Buku Saku dan SAGU ini adalah sebagai bentuk optimalisasi kemudahan layanan bagi mitra kerja atau satuan kerja (satker), dengan demikian KPPN Sorong resmi meluncurkan inovasi Buku Saku Standar Pelayanan KPPN, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-83/PB/2025 serta inovasi SAGU (Sarana Akademi dan Guidance Untuk Satker).

Buku saku digital maupun cetak ini merangkum secara komprehensif alur dan persyaratan berbagai layanan perbendaharaan berbasis elektronik melalui aplikasi SAKTI dan MyIntress.

Lalu penyerahan Penghargaan Kinerja TKD Semester I Tahun 2026 dilaksanakan, sebagai bentuk apresiasi atas sinergi dan capaian kinerja pengelolaan keuangan yang optimal.

Penyerahan penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah terbaik atas kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Semester I Tahun 2026 bagi Pemerintah Daerah Lingkup KPPN Sorong.

Penghargaan ini terbagi dalam tiga kategori alokasi dana, yakni kategori DAU (SG) atau Dana Alokasi Umum Specific Grant dan kategori Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta kategori Dana Desa.

Kemudian Penandatanganan Berita Acara FKP 2026 yang dilakukan secara simbolis oleh enam perwakilan unsur stakeholder, yang terdiri dari perwakilan satuan kerja (satker), perwakilan pemerintah daerah (Pemda), perwakilan akademisi, perwakilan perbankan, UMKM dan Media RRI Sorong. Hal ini dilakukan sebagai komitmen bersama dalam mendukung perbaikan standar pelayanan,

Komitmen Zona Integritas (ZI-WBK menuju WBBM), di tengah upaya mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Sorong menegaskan bahwa seluruh rangkaian layanan yang diberikan kepada masyarakat dan mitra kerja, tidak memungut biaya sama sekali (gratis).

KPPN Sorong juga membuka seluas-luasnya saluran pengaduan dan konsultasi melalui portal resmi seperti SILAPOR066, email pengaduan, maupun SP4N LAPOR! demi menjaga integritas serta kualitas kinerja aparatur perbendaharaan di wilayah Papua Barat Daya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis seperti, pimpinan instansi vertikal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Papua Barat Daya, TNI-Polri, pimpinan perwakilan perbankan, akademisi dan media online serta elektronik.