Dugaan BBM Subsidi Diselewengkan, RJK Desak Pengendali Camp Sayosa Dikejar

RRI.CO.ID, Sorong - Anggota DPR RI Fraksi Golkar asal Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal, mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) serius menghadirkan Chie Ping Kong, yang disebut sebagai pengendali camp operasional Sayosa PT. Mancaraya Agro Mandiri, dalam persidangan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis Bio Solar.

Robert menilai kehadiran Chie Ping Kong penting untuk membuka secara terang siapa saja yang terlibat dalam dugaan penyelewengan BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.

“Saya meminta JPU serius untuk mendatangkan orang tersebut. Hal ini penting sekali supaya membuka tabir siapa sebenarnya penerima BBM ilegal selama ini,” ujar Robert, Senin, 7 September 2026.

Menurutnya, apabila Chie Ping Kong benar telah berada di luar negeri, aparat penegak hukum perlu menempuh jalur hukum internasional untuk memastikan yang bersangkutan dapat dihadirkan dan memberikan keterangan di hadapan hukum.

“Kalau dia sudah keluar negeri, silakan minta untuk memakai jalur internasional untuk mendatangkan. Interpol atau apa, pokoknya dia harus hadir,” tegasnya.

Robert juga meminta dugaan keterlibatan PT. Mancaraya Agro Mandiri sebagai pihak yang menerima dan menggunakan BBM subsidi tersebut didalami secara menyeluruh.

Ia menilai perusahaan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pengguna, tetapi juga perlu dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mendapatkan manfaat dari BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.

“Jadi perusahaan ini juga harus disanksi,” katanya.

Menurut Robert, aparat penegak hukum juga perlu memanggil pemilik PT. Mancaraya Agro Mandiri untuk mengetahui posisi Chie Ping Kong di perusahaan tersebut, apakah sebagai karyawan atau kontraktor.

“Kenapa pemilik Mancaraya perlu dipanggil? Untuk dipertanyakan apakah dia ini karyawan, apakah dia ini kontraktor. Kalau dia kontraktor, berarti bisa mesin-mesinnya juga disita. Ini perlu didalami,” ujarnya.

Robert menegaskan persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada terdakwa yang saat ini menjalani proses hukum. Ia meminta aparat mengusut rantai distribusi dan pihak-pihak yang diduga menerima serta menggunakan BBM subsidi secara ilegal.

Pasalnya, berdasarkan keterangan dalam persidangan, BBM yang diterima di camp Sayosa disebut mencapai sekitar lima ton dalam setiap pengiriman. Sementara kebutuhan operasional perusahaan disebut berkisar 20 hingga 30 ton per bulan.

“Karena sudah jelas-jelas BBM ini diterima oleh Mancaraya. TKP-nya di Mancaraya dan informasi diduga sudah beberapa tahun. Berarti sudah berapa kerugian negara di situ?” katanya.

Robert menyebut BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan dan disediakan pemerintah dengan tujuan membantu kelompok masyarakat kurang mampu. Karena itu, penyalahgunaan BBM subsidi oleh perusahaan dinilai sebagai persoalan serius yang harus diusut tuntas.

“BBM subsidi yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu dimanfaatkan oleh perusahaan kayu yang besar. Hal ini harus dituntut, diusut tuntas,” tegasnya.

Robert berharap proses hukum kasus tersebut dapat mengungkap pihak yang selama ini diduga menjadi bagian dari jaringan penyelewengan BBM subsidi.