Audiensi dengan Menteri Kehutanan, Gubernur Elisa Dorong Penataan Status Kawasan

RRI.CO.ID, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, di kediamannya di Jakarta Selatan, Kamis, 13 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya terkait penataan kawasan hutan dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Dalam audiensi itu, Elisa Kambu didampingi Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru, Asisten I Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, serta Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Johny Way.

Salah satu agenda yang disampaikan Gubernur adalah mengundang Menteri Kehutanan untuk menghadiri Papeda Summit yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 September 2026.

Elisa Kambu berharap kehadiran Menteri Kehutanan dalam agenda tersebut dapat memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam membahas berbagai agenda pembangunan di Papua Barat Daya.

“Kami terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.

Tentu berbagai kebutuhan daerah tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan,” kata Elisa Kambu.

Selain membahas agenda Papeda Summit, Gubernur juga menyampaikan aspirasi terkait penataan status sejumlah lahan yang saat ini masih berada dalam kawasan hutan produksi.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong agar kawasan yang memenuhi ketentuan dapat diturunkan statusnya dari Hutan Produksi menjadi Area Penggunaan Lain (APL).

Penataan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemanfaatan lahan sesuai kebutuhan pembangunan, sekaligus mendukung kepentingan masyarakat di Papua Barat Daya.

“Kami berharap ada dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat terkait penataan status kawasan yang memang memungkinkan untuk disesuaikan dari Hutan Produksi menjadi Area Penggunaan Lain.

Tentunya ini akan dilakukan melalui proses dan mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Elisa menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kawasan dan pertanahan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Kami ingin setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah, namun tetap dalam koridor aturan dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Menurutnya, Papeda Summit juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan arah pembangunan Papua Barat Daya.

“Kami juga menyampaikan harapan agar Bapak Menteri Kehutanan dapat hadir dalam Papeda Summit pada 2 sampai 4 September mendatang.

Kehadiran beliau tentu akan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membahas agenda pembangunan Papua Barat Daya,” tutur Elisa Kambu.