RRI.CO.ID, Sorong – Papua Barat Daya ditetapkan sebagai satu dari empat provinsi di Indonesia yang menjadi proyek percontohan (pilot project) penyusunan Dokumen Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Program tersebut diharapkan menjadi model dalam menyusun kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lingkungan hidup.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, saat kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Aston Sorong, Rabu (5/8/2026).

Julian mengatakan, penyusunan dokumen tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui sejumlah Focus Group Discussion (FGD). Secara nasional, hanya empat provinsi yang dipercaya mengikuti program tersebut, yakni Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Papua Barat Daya.

Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi peluang bagi Papua Barat Daya untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpijak pada data ilmiah mengenai kekayaan flora, fauna, dan ekosistem daerah.

“Kita harus membuat perencanaan berdasarkan kajian. Tidak ada kebijakan tanpa sebuah dokumen perencanaan.

Dari dokumen inilah akan lahir kebijakan, rencana, dan program yang dapat kita jalankan di Papua Barat Daya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dokumen tersebut akan diluncurkan pada 2 September 2026 dan dihadiri enam gubernur di Tanah Papua, kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, akademisi, serta masyarakat adat untuk merumuskan arah pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua.

Julian berharap status sebagai pilot project dapat menjadi momentum memperkuat pengelolaan keanekaragaman hayati sekaligus menjadi referensi bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.