RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan membukukan seluruh potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah sebagai bahan edukasi bagi generasi muda.

Buku tersebut diharapkan menjadi media pembelajaran agar masyarakat, khususnya pelajar, mengenal sekaligus menjaga kekayaan flora, fauna, dan ekosistem yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, disela kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Aston Sorong, Rabu 5 Agustus 2026.

Julian mengatakan, penyusunan dokumen tersebut merupakan hasil rangkaian pembahasan sejak tahun 2025 melalui sejumlah forum diskusi kelompok terarah (FGD). Papua Barat Daya menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang dipercaya pemerintah pusat sebagai proyek percontohan penyusunan dokumen pengelolaan keanekaragaman hayati bersama Aceh, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Menurutnya, hasil kajian itu tidak hanya menjadi dokumen perencanaan pemerintah, tetapi juga akan diterbitkan dalam bentuk buku yang diperbanyak dan dibagikan ke sekolah-sekolah mulai tingkat SD, SMP hingga SMA.

“Kita akan perbanyak dalam bentuk buku supaya anak-anak tahu apa saja keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Papua Barat Daya, baik di darat maupun di laut. Mereka harus mengenal potensi di Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, Raja Ampat, Kabupaten Sorong hingga Kota Sorong,” ujar Julian.

Ia menjelaskan, buku tersebut akan memuat berbagai potensi flora, fauna, kawasan konservasi, hingga ekosistem khas yang dimiliki setiap kabupaten dan kota. Selain menjadi bahan pembelajaran, buku itu juga diharapkan dapat menjadi media promosi daerah kepada masyarakat maupun tamu yang berkunjung ke Papua Barat Daya.

Julian menilai, kekayaan keanekaragaman hayati Papua Barat Daya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai konservasi. Berbagai potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis alam maupun sumber penghidupan masyarakat, selama pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan.

Ia mencontohkan kawasan karst di Kabupaten Maybrat yang dinilai memiliki kualitas terbaik dan telah dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Selain itu, terdapat berbagai spesies endemik seperti ikan pelangi yang perlu dilindungi dari ancaman masuknya spesies asing ke habitat aslinya.

“Keanekaragaman hayati ini adalah anugerah, tetapi juga berada dalam ancaman. Karena itu semua kebijakan harus disusun berdasarkan data dan hasil kajian sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial,” katanya.

Julian menambahkan, dokumen Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati nantinya akan diintegrasikan dengan berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RTRW. Dokumen tersebut juga akan menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, serta membuka peluang pendanaan, termasuk melalui Dana Otonomi Khusus untuk pemberdayaan Orang Asli Papua berbasis potensi keanekaragaman hayati.

Dokumen itu dijadwalkan diluncurkan pada 2 September 2026. Peluncuran akan dirangkaikan dengan forum diskusi yang menghadirkan enam gubernur di Tanah Papua, kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, akademisi, serta masyarakat adat untuk merumuskan arah pembangunan berkelanjutan yang tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Papua.