RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan Portal Cenderawasih Papua Barat Daya resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2026. Menjelang peluncuran tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menuntaskan penyepakatan, validasi, dan penginputan data agar portal dapat beroperasi secara optimal.

Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal, usai membuka hari keempat Lokakarya Penyepakatan Daftar Data 2026, Lanjutan Coaching Klinik Metadata dan Input Dataset pada Portal Cenderawasih Papua Barat Daya, Jumat (31/7/2026).

Menurut Suardi, lokakarya yang telah berlangsung selama empat hari tersebut menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan peluncuran Portal Cenderawasih sebagai pusat data pembangunan Provinsi Papua Barat Daya.

“Hari ini kami menyepakati data-data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam Portal Cenderawasih. Penyusunannya juga berkoordinasi dengan BPS Papua Barat agar data yang tersedia memiliki standar yang sama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Portal Cenderawasih dirancang sebagai bank data pembangunan yang mengintegrasikan informasi dari seluruh OPD. Kehadiran portal tersebut diharapkan mempermudah pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam mengakses data yang dibutuhkan.

“Kalau data sudah lengkap, kita tidak perlu lagi turun ke OPD-OPD untuk mencari data. Cukup membuka Portal Cenderawasih, seluruh informasi yang dibutuhkan sudah tersedia,” katanya.

Suardi mengatakan, sebelum peluncuran pada 17 Agustus 2026, seluruh perangkat daerah masih diberi waktu menyelesaikan penginputan dataset, penyusunan metadata, serta validasi data sesuai hasil kesepakatan dalam lokakarya.

Ia berharap setiap OPD memiliki komitmen yang sama dalam menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sehingga saat Portal Cenderawasih diresmikan, sistem tersebut dapat langsung dimanfaatkan sebagai rujukan utama data pembangunan di Papua Barat Daya.

Menurutnya, kehadiran Portal Cenderawasih juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia dan memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) guna mendukung pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan transparan.