RRI.CO.ID,Sorong - Senator Paul Finsen Mayor (PFM) meminta kepada Polda Papua Barat Daya, agar segera mengambil tindakan mengungkap kasus dugaan korupsi yang terjadi di ruang lingkup DPR Provinsi Papua Barat Daya, sebab masyarakat hingga kini tetap menunggu langkah tegas untuk menuntaskan persoalan tersebut.

“Hingga saat ini masyarakat masih menunggu ketegasan dari Polda Papua Barat Daya dalam kasus ini dan berharap perkara ini segera terungkap, sehingga masyarakat tidak lagi mempertanyakan penanganan kasus ini, dan ini adalah salahsatu ujian bagi Bapak Kapolda yang baru,”ucapnya kepada media, Selasa 21 Juli 2026.

Lanjut Finsen, kasus ini telah memasuki tahap penyidikan, sehingga pihak kepolisian untuk segera mengumumkan sampai dimana perkembangan dari perkara ini.

“Dan apabila kasus ini telah masuk di tahap penyidikan, maka diharapkan pihak kepolisian untuk menginformasikan kepada publik, terutama mengumumkan dan penetapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab, kita harus bekerja secara jujur dan saling memberi dukungan satu dengan lainnya,”tuturnya.

Dirinya juga mengingatkan kepada oknum-oknum untuk tidak mengalangi proses hukum, baik saksi maupun pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi di wilayah Papua Barat Daya ini.

“Saya ingatkan untuk oknum-oknum yang mencoba menghalang-halangi proses-pemanggilan pihak terduga dan saksi, agar tidak menghalau jika nantinya penyidik memanggil siapapun untuk dimintai keterangan,”tegasnya.

Diakui juga jika dirinya mendapatkan informasi tentang calon tersangka yang sudah diketahui dan penyidikpun telah mengantongi identitas pihak terkait, meskipun begitu proses pembuktiannya diserahkan kepada penegak hukum.

Kemudian Finsen juga berharap sebelum peringatan tanggal 17 Agustus 2026, diminta agar jajaran Polda Papua barat Daya dapat memberitahukan perkembangan penanganan kasus ini, sebagai bentuk komitmen pemberantasan terhadap kasus korupsi di wilayah Papua Barat Daya.

"Saya sangat mengharapkan sebelum tanggal 17 Agustus 2026 mendatang, kiranya pihak penegak hukum memberikan informasi perkembangan kasus ini, dan ini menjadi kado terbaik bagi masyarakat,”tutupnya.

Finsen menambahkan, bahwa selain kasus dugaan korupsi DPR, Polda juga diminta untuk lebih serius mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang ada wilayah pemerintahan Papua Barat Daya.

Diakhir wawancara sekali lagi Finsen tegaskan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kini menjadi tumpuan harapan masyarakat di tengah himpitan persoalan ekonomi, mulai dari mahalnya biaya pendidikan, beban pelayanan kesehatan, hingga krisis lapangan pekerjaan.