Dinamika Musda Tuntas, Abu Bakar Lodji Pimpin MUI Papua Barat Daya

RRI.CO.ID, Sorong - Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat Daya akhirnya menuntaskan seluruh proses pembentukan kepengurusan. Melalui rapat lanjutan Tim Formatur , dimana Abu Bakar Lodji ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026–2031, kegiatan ini berlangsung selama dua hari terhitung dari tanggal 7 hingga 8 Juli 2026.

Ketua Tim Formatur MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menjelaskan penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari Musda I MUI Papua Barat Daya yang berlangsung pada 19–20 Juni 2026 di Kota Sorong.

Ia mengatakan, pembukaan Musda sempat diwarnai sejumlah dinamika. Namun seluruh tahapan sidang tetap berjalan sesuai agenda hingga dibentuk Tim Formatur yang beranggotakan 15 orang, terdiri atas unsur pengurus MUI, perwakilan pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, dan cendekiawan Muslim.

“Musda selesai sesuai jadwal, tetapi hasil pemilihan Ketua Umum belum diumumkan karena masih terdapat perbedaan pandangan di antara anggota Tim Formatur. Sebagai Ketua Tim Formatur, saya diamanahkan DPP untuk segera menyelesaikan,” kata Ahmad Nausrau dalam keterangan pers, Kamis 9 Juli 2026.

Menurutnya, proses pemilihan saat Musda didampingi langsung oleh perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MUI wilayah Papua, yakni Buya Muhammad Zaitun Rasmin dan Buya Muhammad Asrul Tanjung. Sebelum pemungutan suara, seluruh anggota formatur diberikan arahan agar menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan sesuai pedoman organisasi.

Ia menjelaskan, forum terlebih dahulu menawarkan dua mekanisme pemilihan, yakni musyawarah mufakat atau voting. Seluruh peserta kemudian sepakat menggunakan mekanisme voting.

Dari 15 suara yang masuk pada pemilihan awal, Bacharudin Batjo Saimima memperoleh enam suara, Ismail Agia lima suara, Abu Bakar Lodji tiga suara, dan Ahmad Sakka satu suara.

Namun setelah penghitungan suara, muncul perbedaan pandangan di antara anggota Tim Formatur mengenai hasil pemilihan. Kondisi tersebut membuat DPP MUI memutuskan hasil pemilihan belum dapat diumumkan hingga dilakukan penyelesaian sesuai mekanisme organisasi.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Tim Formatur kembali menggelar rapat lanjutan yang diikuti seluruh 15 anggota, terdiri atas 14 orang hadir secara langsung dan satu orang mengikuti secara daring.

Rapat tersebut juga dihadiri secara virtual oleh unsur DPP MUI, yakni Buya Muhammad Zaitun Rasmin, Buya Muhammad Asrul Tanjung, dan Buya Amirsyah Tambunan, untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan organisasi.

Melalui musyawarah lanjutan tersebut, Tim Formatur terlebih dahulu menyepakati dua nama yang ditetapkan sebagai calon Ketua Umum MUI Papua Barat Daya, yakni Abu Bakar Lodji dan Ismail Agia. Selanjutnya dilakukan pemungutan suara (voting) yang diikuti seluruh anggota formatur. Hasilnya, Abu Bakar Lodji memperoleh 9 suara, sedangkan Ismail Agia meraih 6 suara. Dengan hasil tersebut, Tim Formatur secara resmi menetapkan Abu Bakar Lodji sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026–2031.

Selain menetapkan Ketua Umum, Tim Formatur juga menyepakati Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nursanti sebagai Bendahara Umum, Ahmad Nausrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Bacharudin Batjo Saimima sebagai Wakil Ketua I, serta Ismail Agia sebagai Wakil Ketua II.

“Keputusan ini sudah final dan mengikat dengan persetujuan 15 formatur,” ujar Ahmad Nausrau.

Ia berharap seluruh dinamika yang terjadi selama proses Musda dapat menjadi pembelajaran dan tidak lagi menjadi perdebatan di tengah umat.

“Ini menunjukkan besarnya kecintaan umat kepada Majelis Ulama Indonesia. Aspirasi yang berkembang hendaknya dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap MUI. Sekarang pengurus baru sudah terbentuk, mari seluruh pimpinan ormas Islam, para ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, perguruan tinggi Islam, cendekiawan Muslim, dan seluruh umat bersama-sama memberikan dukungan kepada kepengurusan yang baru,” ucapnya.

Menurut Ahmad Nausrau, MUI memiliki peran strategis sebagai wadah umat sekaligus mitra pemerintah dalam memberikan bimbingan, pencerahan, dan menjaga syiar Islam. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen umat Islam di Papua Barat Daya bersatu mendukung kepengurusan yang baru.

“Semoga dengan kepengurusan yang baru dapat menguatkan peran Majelis Ulama Indonesia sebagai Shodiqul Hukumah dan Khadimul Ummah. Oleh karena itu kami mengajak seluruh umat untuk bersatu mendukung kepengurusan yang baru agar MUI dapat menjalankan amanah organisasi dan syiar dakwah dengan lebih baik demi kemaslahatan umat di Papua Barat Daya,” katanya.

Selanjutnya, Ketua Umum terpilih bersama Dewan Pertimbangan diberi waktu 30 hari untuk menyusun kepengurusan harian, meliputi wakil-wakil ketua, wakil sekretaris umum, dan wakil bendahara umum sebelum menerima Surat Keputusan (SK) dari DPP MUI Pusat. Sementara susunan ketua dan anggota bidang akan ditetapkan melalui SK DPW MUI Papua Barat Daya.

Tim Formatur Musda I MUI Papua Barat Daya terdiri atas unsur pengurus MUI Papua Barat Daya, Dewan Pengarah, ketua MUI kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, perwakilan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, IAIN Sorong, ICMI, Majelis Muslim Papua, serta unsur pondok pesantren.