RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Kota Sorong memastikan data penerima bantuan bagi masyarakat Papua terus dibenahi menyusul aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sorong Tamrin Tajuddin, mengatakan, persoalan yang muncul bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pendataan, melainkan masih perlunya penguatan sosialisasi dan penyempurnaan data kepada masyarakat.
"Sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sudah cukup masif. Mungkin yang perlu dilakukan adalah penguatan penyampaian informasi kepada masyarakat," ujarnya.
Ia mengakui terdapat selisih data penerima bantuan yang masih bersinggungan antara data pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Menurutnya, berbagai program afirmasi dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua telah dilakukan pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya melalui pembangunan sejumlah fasilitas ekonomi dan pasar untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Papua berjualan.
"Pasar modern yang dibangun pemerintah sebenarnya merupakan upaya untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat Papua untuk berjualan. Namun, pemanfaatannya belum sesuai dengan yang diharapkan," katanya.
Terkait rencana relokasi sementara pedagang, Tamrin menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong telah menetapkan kawasan di depan Jupiter sebagai lokasi sementara. Penentuan lokasi tersebut dilluas lahan, dan kelayakan tempat, kawasan di depan Jupiter dianggap paling ideal untuk menampung para pedagang sementara," jelasnya.
Ia menambahkan, lokasi tersebut direncanakan digunakan selama satu hingga dua tahun ke depan sambil menunggu pembangunan pasar yang representatif bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Sorong berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong terus terjalin agar berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat asli Papua dapat terakomodasi dengan baik.
"Kami berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kota terus bergandengan tangan melakukan langkah-langkah yang lebih konkret demi mengakomodasi kepentingan masyarakat asli Papua, khususnya para mama Papua," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....