Adinkes Evaluasi Penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria di Raja Ampat

RRI.CO.ID, Raja Ampat - Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia (Adinkes) melakukan supervisi dan evaluasi terkait capaian program pencegahan dan Pengendalian AIDS, TB, dan Malaria di Kabupaten Raja Ampat, Rabu, 1 Juli 2026. Evaluasi ini berlangsung di Aula Wayag, kantor bupati raja Ampat, dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Diana Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Diskominfo, Dinas Permukiman, dan Bappeda.

Koordinator Program (Resilient and Sustainable System for Health/RSSH) Adinkes Papua Barat Daya, Abdul Kadir mengatakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan Petunjuk Teknis Integrasi (PTI) AIDS-Tuberculosis-Malaria (ATM) bagi Pemerintah Daerah sehingga upaya penanggulangan lebih sesuai dengan konteks kebutuhan di lapangan. Supervisi Adinkes ke kabupaten dan kota untuk melihat sejauh mana daerah telah mengikuti regulasi yang sudah diatur dalam penanggulangan kasus ATM.

Menurut Abdul Kadir, peninjauan ke Kabupaten Raja Ampat juga

merupakan bagian dari pembinaan dan sekaligus penguatan kapasitas terutama bagi perencanaan sumber daya di daerah dalam pembangunan kesehatan, khususnya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria sehingga tujuan nasional dapat dicapai.

Abdul Kadir menjelaskan hal yang akan ditinjau antara lain terkait alokasi anggaran penanganagan kasus ATM pada APBD sesuai dengan Kepmendagri No.900.1-2850 Tahun 2025, Permendagri No.10 Tahun 2025, Permendagri No.14 Tahun 2025 serta Petunjuk Teknis Integrasi atau Technical Guidelines for Integrating ATM into Local Government Development and Budget. "Tim juga akan melakukan evaluasi kegiatan RSSH tahun 2025 di Raja Ampat dan melihat rekomendasi laporan realisasi anggaran ATM tahun 2023-2024-2025 untuk memotret pergerakkan anggaran tahun berikutnya tahun 2026," katanya.

Sekretarus Daesah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim, mewakili bupati mengatakan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria bukan sekadar program kesehatan biasa, melainkan bagian penting dari upaya membangun sumber daya manusia Raja Ampat yang sehat dan produktif. Dukungan dari The Global Fund melalui program RSSH selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem kesehatan di raja ampat mulai dari peningkatan akses layanan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga penguatan perencanaan dan penganggaran daerah yang berpihak pada penanggulangan ATM.

Sekda menyambut baik pelaksanaan supervisi ini, sebagai bentuk

sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah

Kabupaten Raja Ampat, dalam memastikan bahwa Petunjuk Teknis

Integrasi ATM benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, baik RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, maupun DPA tahun 2026.

"Pemkab berharap forum ini dapat menghasilkan evaluasi yang jujur atas

capaian program, sekaligus merumuskan langkah konkret untuk

tahun 2026 dan 2027," katanya.

Sekda mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah, termasuk

Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PUPR/Perkim, Dinas Pendidikan,

Diskominfo, PKK, hingga mitra non-pemerintah seperti PMI dan

BAZNAS, untuk bersama-sama mengambil peran aktif. "Penanggulangan ATM bukan hanya tugas sektor kesehatan, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor," ujarnya.