RRI.CO.ID, Raja Ampat - Ketua Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat, Yustus Awoitauw mengingatkan agar Dinas Pendidikan hingga tenaga pendidik untuk mematuhi aturan terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026/2027. Pihaknya meminta agar setiap aparatur Dinas Pendidikan tidak membuka celah atau berkompromi sehingga menabrak aturan yang sudah dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Hal ini disampaikan Kepala BPMP Papua Barat saat kunjungan ke Raja Ampat, Selasa, 24 Juni 2026. Menurut Yustus, sistem penerimaan siswa baru atau SPMB telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Kepala dinas, staf, dan semua orang pendidikan jangan membuka celah melanggar aturan karena akan menggerus kepercayaan masyarakat.

Kepala BPMP menegaskan bahwa jangan karena ada hubungan keluarga sahabat kemudian membuka ruang dalam melanggar aturan sehingga menghilangkan hak anak yang seharusnya diterima di sekolah yang sesuai dengan zonasinya. "Dalam Permendikdasmen telah diatur kuota SMPB untuk jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi," kata dia.

Menurut Yustus, aturan penerimaan SPMB dibuat untuk memberikan rasa keadilan bagi siswa dan pada prinsipnya pendidikan berkualitas adalah hak semua anak. Aturan zonasi dalam SPMB dibuat agar siswa bisa sekolah di lokasi yang dekat dengan rumahnya sehingga tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya transportasi.

Yustus menambahkan ada juga kuota untuk siswa berprestasi yang membuka ruang bagi anak yang domsilinya di luar daerah untuk menentukan sekolah yang sesuai dengan pilihanya. Kepala BPMP juga mendorong agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang selama ini kurang layak agar agar satuan pendikan yang sepi pemilih bisa lebih diminati. "Kalau bisa memilih tentu semua anak ingin sekolahnya bagus dan fasilitasnya lengkap. Untuk itu, pemerintah daerah harus meningkatkan fasilitas di semua satuan pendidikan sehingga lebih baik dan menarik minat siswa," ujarnya.