RRI.CO.ID, Raja Ampat - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat mengadakan diskusi kelompok terpumpun terkait budaya sekolah aman dan nyaman di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Raja Ampat, Selasa, 23 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat Yustus Awoitauw, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Herman Frans Soor, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Lowisa Herlina Burdam, Kepala Dinas Kesehatan dr. Engelbert Wader, dan Kepala Dinas Kominfo Frits Feliks Dimara.

Kepala BPMP Papua Barat Yustus mengatakan pihaknya turun ke daerah untuk menyosialiasikan terkait Permendikdasmen No.6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN). Permendikdasmen ini mencabut aturan lama Permendikbudristek No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan di Sekolah. Dalam peraturan baru ini kabupaten dan kota diminta untuk membentuk Kelompok Kerja atau Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Menurut Yustus, Pokja BSAN nantinya akan dipimpin sekretaris daerah sebagai ketua dan Kepala Bappeda sebagai wakil ketua dan koordinator adakah Kepala Dinas Pendidikan. Pembentukan Pokja ini ditargetkan paling lambat pada 9 Juli 2026.

Yustus dengan pembentukan Pokja ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendorong terbentuknya sekolah yang aman dan nyaman. Selama ini banyak terjadi sejumlah kasus perundungan hingga kekerasan seksual di sekolah. "Saat ini sekolah-sekolah sudah lampu merah karena banyak sekali terjadi kasus kekerasan. Penanggulangan berbagai kasus kekerasan ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga ada peran strategis pemerintah daerah," katanya.

Kepala Disdikbud Raja Ampat Herman Soor mengungkapan bahwa diskusi kelompok terpumpun yang diadakan BPMP ini merupakan implementasi nyata pelaksanaan pemerdikdasmen terkait budaya sekolah aman dan nyaman. Peraturan ini dibuat untuk memastikan anak-anak mendapat pendidikan dalam lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Menurut Herman, pembentukan Pokja BSAN akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor, seperti Dinkes, Diskominfo, Dinas P3A, dan Bappeda dalam rangka membangun pendidikan yang lebih baik. Pihaknya meminta komitmen lintas OPD agar memiliki kesepahaman bersama dalam mendukung keberadaan Pokja. "Pokja yang dibentuk tidak sebatas nama di atas kertas, tapi harus membuat dalam mewujudkan sekolah aman dan nyaman di Raja Ampat," kata Herman.