Opini WTP BPK untuk Papua Barat Daya, Gubernur Elisa: Ini Hasil Kerja Keras Kita Semua

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut disampaikan Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Slamet Kurniawan, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat Daya Masa Sidang II Tahun 2026 di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Senin 22 Juni 2026. Capaian tersebut disambut syukur oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya karena menjadi salah satu indikator membaiknya tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, mengatakan opini WTP yang diberikan BPK merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari jajaran eksekutif, DPR Papua Barat Daya, hingga masyarakat yang turut mengawasi penggunaan anggaran daerah. “Mengakhiri pergumulan kita yang sudah kita tunggu kapan ada hasilnya, dan puji Tuhan kita sudah mendengar hasilnya tadi. Apa yang kita nikmati bersama-sama melalui opini ini adalah hasil kerja keras kita semua. Pimpinan dan anggota dewan, kami di eksekutif, dan masyarakat Papua Barat Daya, karena uang ini benar-benar untuk masyarakat,” kata Elisa dalam sambutannya.

Menurut Elisa, opini yang diberikan BPK merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan independen sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Karena itu, pemerintah daerah menghormati dan menerima seluruh hasil pemeriksaan yang telah disampaikan. Ia menilai raihan opini WTP juga akan memberikan dampak positif terhadap proses penyusunan kebijakan keuangan daerah, termasuk percepatan pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan penyusunan rencana pembangunan serta penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Meski berhasil memperoleh opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, Elisa mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, tantangan yang lebih besar justru berada di depan, yakni mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan.

“Hari ini kita dapat opini, kita senang, Wajar Tanpa Pengecualian. Tapi ini adalah tantangan yang paling berat untuk ke depannya, bagaimana mempertahankan opini ini. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua tetap menjadikan aturan sebagai panglima dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan uang rakyat yang kita kelola,” ujarnya.

Elisa juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPK. Ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang realisasinya masih di bawah target nasional.

“Tadi sudah diberikan catatan bahwa TGR kita masih jauh dari harapan. Targetnya 80 persen, sementara capaian kita baru sekitar 18 persen. Setelah ini kami akan rapat dengan tim di provinsi untuk menindaklanjuti berbagai catatan yang ada supaya bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.

Menutup sambutannya, Gubernur Elisa Kambu juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPKP Papua Barat Daya beserta jajaran yang selama ini memberikan pendampingan dan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Menurutnya, berbagai rekomendasi yang diberikan BPKP telah membantu perbaikan tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami juga berterima kasih kepada BPKP Papua Barat Daya yang terus memberikan rekomendasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah,” ujar Elisa.

Usai penyerahan LHP, Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Slamet Kurniawan, menilai terdapat peningkatan signifikan dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, berbagai rekomendasi yang diberikan BPK telah mulai ditindaklanjuti sehingga berdampak pada menurunnya jumlah temuan saat pemeriksaan.

“Saya dengar banyak pengembalian sudah bagus, tata kelola sudah meningkat, review Inspektorat juga meningkat, dan temuan-temuan yang kami temukan pada saat pemeriksaan pun sudah signifikan turun. Artinya dari sisi tata kelola sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis F. Safgrim, menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah menjalankan tugas pemeriksaan secara objektif dan profesional. Menurutnya, opini WTP yang diberikan menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya mitigasi berbagai persoalan yang sebelumnya ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Ya, kita harus mengakui ada satu langkah maju yang sudah dilakukan untuk memitigasi setiap permasalahan yang ada sehingga BPK mempunyai opini yang kita sama-sama ketahui, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Ortis.

Ia menambahkan DPR Papua Barat Daya akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh rekomendasi dan catatan yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti tepat waktu oleh pemerintah daerah. Dengan raihan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain menjadi capaian yang membanggakan, opini WTP juga menjadi tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.