RRI.CO.ID, Sorong - Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat Daya resmi menuntaskan seluruh agenda persidangan yang berlangsung di Kota Sorong pada 19-20 Juni 2026.

Namun, forum belum mengumumkan Ketua Umum dan jajaran pengurus inti MUI Papua Barat Daya periode mendatang karena masih menunggu keputusan dari Pengurus Pusat (PP) MUI.

Musda yang diikuti unsur pengurus MUI, MUI kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, serta perwakilan pesantren itu berhasil membentuk tim formatur beranggotakan 15 orang.

Tim tersebut diberi mandat untuk membahas dan merumuskan kepengurusan MUI Papua Barat Daya periode selanjutnya.

Pimpinan Sidang Musda I MUI Papua Barat Daya, Sanusi, mengatakan hasil rekomendasi tim formatur terkait Ketua Umum dan pengurus inti belum dapat dipublikasikan.

Menurutnya, kewenangan penetapan telah diserahkan sepenuhnya kepada Pengurus Pusat MUI.

Ia menjelaskan, dalam pembahasan di tingkat formatur muncul berbagai pandangan dan opsi yang berkembang.

Meski telah dilakukan sejumlah upaya musyawarah, forum belum mencapai kesepakatan final sehingga diputuskan untuk menyerahkan penyelesaian dan penetapan kepada PP MUI.

“Forum formatur memandang perlu menyerahkan keputusan akhir kepada Pengurus Pusat MUI agar dapat diselesaikan secara arif, bijaksana dan berkeadilan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan umat serta kepentingan organisasi,” kata Sanusi usai persidangan, Sabtu 20 Juni 2026.

Tim formatur yang dibentuk terdiri dari unsur pengurus MUI Papua Barat Daya, dewan pengarah, MUI kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, organisasi Islam lainnya, serta perwakilan pesantren.

Komposisi tersebut diharapkan dapat mewakili seluruh elemen umat Islam dalam proses pembentukan kepengurusan baru.

Dengan keputusan tersebut, hasil rekomendasi mengenai Ketua Umum dan susunan pengurus inti MUI Papua Barat Daya masih menunggu penetapan resmi dari Pengurus Pusat MUI.

Nantinya, keputusan tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh PP MUI.

Meski belum menghasilkan keputusan terkait pucuk pimpinan organisasi, Musda I MUI Papua Barat Daya dinilai berhasil menyelesaikan seluruh agenda persidangan dan membentuk tim formatur.

Forum berharap keputusan yang nantinya diambil oleh PP MUI dapat menjadi jalan terbaik untuk menjaga persatuan, ukhuwah, dan kemaslahatan umat Islam di Papua Barat Daya.