Pemprov PBD Libatkan Multipihak Susun Kebijakan Pangan Lokal Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan dan penguatan kebijakan pangan lokal berkelanjutan yang selaras dengan target Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Multipihak yang digelar di Vega Hotel and Convention, Kota Sorong, Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Viktor Solossa mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.

Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Viktor Solossa mengatakan Papua Barat Daya memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang besar.

Serta potensi pangan lokal yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat, seperti sagu, pisang, talas, keladi, dan berbagai komoditas khas lainnya.

Menurutnya, pengembangan pangan lokal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menyangkut identitas budaya, kearifan lokal, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

“Pengembangan pangan lokal perlu ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” kata Viktor Solossa saat membacakan sambutan gubernur.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung agenda pembangunan hijau yang menempatkan hutan, ekosistem, dan sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan.

Komitmen tersebut sejalan dengan target nasional FOLU Net Sink 2030, yaitu kondisi ketika sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi karbon lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan.

Viktor menegaskan bahwa pengembangan pangan lokal dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 bukanlah dua agenda yang saling bertentangan.

Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan melalui praktik agroforestri, perlindungan kawasan hutan dan mangrove, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat adat.

Melalui forum tersebut, pemerintah berharap lahir berbagai rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pembangunan daerah.

Mulai dari penguatan produksi pangan lokal, peningkatan nilai tambah dan akses pasar, pengembangan inovasi teknologi tepat guna, hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Viktor juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Karena itu, penyusunan kebijakan pangan lokal dilakukan secara multipihak dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta generasi muda.

“Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Papua Barat Daya dapat menjadi contoh daerah yang berhasil membangun ketahanan pangan berbasis potensi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang,” ujarnya.

FGD tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), Balai Perhutanan Sosial, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta sejumlah lembaga yang bergerak di bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.