RRI.CO.ID, Sorong – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong lebih banyak kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat hukum adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya agar mampu menyusun proposal berkualitas untuk mengakses hibah Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA).

Ketua Tim Kerja Konvensi dan Neraca Sumber Daya Laut Direktorat Konservasi Ekosistem KKP, Ahmad Sofiullah, mengatakan pada siklus pertama program hibah TFCCA hanya empat proposal yang dinyatakan memenuhi syarat dari total 55 pengajuan.

“Ini baru siklus pertama. Kami ingin lebih banyak kelompok masyarakat dari Bentang Laut Kepala Burung yang eligible dan mampu memenuhi standar yang ditetapkan,” ujarnya.

Menurut Ahmad, dana TFCCA merupakan hibah yang harus dipertanggungjawabkan sehingga proposal yang diajukan wajib memenuhi standar penilaian tertentu.

“Ini bukan hibah charity atau hadiah. Dana ini harus memiliki tujuan yang jelas untuk mendukung keberlanjutan ekosistem sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Ahmad menjelaskan, KKP memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam proses penyusunan proposal. Proposal yang belum memenuhi kriteria tidak langsung ditolak, melainkan diberikan asistensi dan kesempatan untuk diperbaiki.

“Kalau perlu pengembangan, kami fasilitasi dan asistensi. Yang ditolak adalah proposal yang setelah dibantu dan dikembangkan tetap tidak sesuai dengan target yang ditetapkan,” jelas Ahmad.

Program TFCCA sendiri menjadi salah satu skema hibah yang secara langsung menyasar masyarakat dan organisasi nonpemerintah. Pemerintah daerah maupun KKP tidak menjadi penerima hibah dalam program tersebut.