RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat sistem kewaspadaan dini guna menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kelancaran pembangunan di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (Wasdin) yang berperan dalam mendeteksi berbagai potensi ancaman sejak dini.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, George Jpsenang mengatakan bahwa kegiatan Forum Koordinasi Kewaspadaan Dini, disebutkan bahwa Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memiliki posisi strategis secara nasional dengan kondisi sosial, geografis, serta keberagaman suku, agama, dan mobilitas penduduk yang sangat dinamis.

Kondisi tersebut menjadikan kewaspadaan dini sebagai kebutuhan penting dalam menjaga keberlanjutan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat. "Mewujudkan stabilitas keamanan yang kokoh dan kondusif menjadi syarat utama agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan," ungkapnya.

Pemerintah menilai masyarakat memiliki peran penting sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan maupun potensi gangguan yang muncul di lapangan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, dan elemen masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).

George Jpsenang menambahkan, Pelaksanaan kewaspadaan dini di Papua Barat Daya mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas regulasi tersebut, serta Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Melalui penguatan Tim Wasdin, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kemampuan anggota tim dalam menjaring, menampung, mengoordinasikan, serta mengomunikasikan berbagai informasi dari masyarakat terkait potensi ATHG secara cepat, tepat, dan akurat.

Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, juga mendorong terbentuknya kemitraan yang kuat antaranggota Tim Kewaspadaan Dini agar koordinasi dan kolaborasi dapat berjalan secara efektif dalam menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif.

Dengan sistem kewaspadaan yang semakin terintegrasi, Papua Barat Daya diharapkan mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan sejak dini sekaligus menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh wilayah provinsi.