RRI.CO.ID, Sorong – Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, mengelar lokakarya Penguatan Pembangunan rendah karbon dan implementasi program REDD+ berbasis yuridiksi. Di hotel Aston Sorong, 9 Juni 2026.

Kegiatan Lokakarya ini dihadiri perwakilan dari enam provinsi, yakni Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Serta instansi terkait dan NGO.

Dalam sambutannya mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, asisten II Bidang Ekbang, Viktor salosa mengatakan bahwa Regional Papua memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon Indonesia.

Dengan tutupan hutan yang masih luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta berbagai jasa lingkungan yang menopang kehidupan masyarakat, Papua memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki komitmen yang sejalan dengan berbagai mitra pembangunan dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Viktor.

Ia menegaskan bahwa hutan merupakan aset pembangunan jangka panjang yang harus terus dijaga. Menurutnya, pembangunan rendah karbon harus dipandang sebagai upaya mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Objek utama yang kita bicarakan hari ini adalah hutan. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga dan melestarikannya demi generasi mendatang,” katanya.

Viktor berharap lokakarya tersebut, dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor, dan lintas wilayah guna mendukung kesiapan daerah dalam mengembangkan program pembangunan rendah karbon yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Melalui forum ini, kita berharap terbangun pemahaman bersama, sinergi yang lebih kuat, serta langkah-langkah konkret dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Tanah Papua,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan telah menyampaikan konsep TREES Indonesia kepada Sekretariat ART pada akhir tahun 2025. Inisiatif tersebut mencakup enam provinsi, yakni Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Program ini merupakan bagian dari pengembangan REDD+ berbasis yuridiksi yang berintegritas tinggi sekaligus membuka peluang akses terhadap pendanaan iklim berbasis hasil dan mekanisme pasar karbon yang memenuhi standar internasional.