Kota Sorong Raih Capaian Tertinggi Program CKG Periode Januari-Mei 2026

RRI.CO.ID, Sorong – Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Papua Barat Daya, Kota Sorong mencatat capaian tertinggi dalam pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Provinsi Papua Barat Daya selama periode Januari hingga Mei 2026.

Penanggung Jawab Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program CKG Dinkes Papua Barat Daya, Derek Solossa, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. "Berdasarkan data realisasi hingga Mei 2026, Kota Sorong menjadi daerah dengan capaian tertinggi. Dari 4.837 pendaftar, sebanyak 4.562 orang telah mendapatkan pelayanan kesehatan atau mencapai 94,3 persen," katanya.

Ia menjelaskan monitoring dan evaluasi program dilakukan di enam kabupaten/kota, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Raja Ampat, dan Maybrat. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan, standar pelayanan, serta target yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut dia, Kabupaten Sorong menempati posisi kedua dengan jumlah pendaftar mencapai 4.678 orang, di mana sebanyak 4.235 orang atau 90,5 persen telah memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, Kabupaten Raja Ampat mencatat 1.882 pendaftar dengan 1.728 peserta terlayani atau 91,8 persen. Kemudian Kabupaten Tambrauw mencatat 1.502 pendaftar dengan 1.416 peserta terlayani atau 94,2 persen, Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 1.156 pendaftar dengan 1.082 peserta terlayani atau 93,6 persen, serta Kabupaten Maybrat sebanyak 1.032 pendaftar dengan 978 peserta terlayani atau 94,7 persen.

Derek mengatakan secara umum hasil evaluasi menunjukkan respons masyarakat terhadap program CKG cukup baik di seluruh wilayah Papua Barat Daya, dengan rata-rata tingkat kehadiran dan pelayanan peserta mencapai lebih dari 90 persen. "Capaian ini menunjukkan informasi program telah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat mulai memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah dan didukung komitmen petugas kesehatan di seluruh jenjang pelayanan," ujarnya.

Meski demikian, Dinkes Papua Barat Daya masih menemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program, terutama terkait keterbatasan akses jaringan komunikasi, sarana penunjang pelayanan kesehatan, serta ketersediaan alat kesehatan dan bahan habis pakai. Dia mengatakan, beberapa peralatan yang masih terbatas di sejumlah daerah antara lain alat pemeriksaan gula darah, kolesterol, deteksi malaria, dan alat ukur kadar hemoglobin. "Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya.

Selain itu, jangkauan sosialisasi program ke wilayah pelosok dan desa terpencil masih perlu ditingkatkan, termasuk pengelolaan dan pelaporan data serta pendampingan teknis bagi petugas kesehatan di daerah. Dinas Kesehatan, Provinsi Papua Barat Daya merekomendasikan penguatan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, peningkatan sistem pemantauan berbasis data melalui aplikasi ASIK, pelatihan teknis berkala bagi tenaga kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan alat dan bahan medis guna menjaga kualitas pelayanan secara merata.

"Kami berharap melalui monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan, kualitas layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Papua Barat Daya semakin optimal dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tutup Derek.