Poksus DPRP PBD Serap Masukan Masyarakat Terkait Implementasi Otsus

RRI.CO.ID, Sorong – Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua Barat Daya menerima berbagai masukan dari tokoh adat dan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), mulai dari program pendidikan afirmasi yang dinilai kurang tersosialisasi, pelayanan kesehatan yang masih terkendala administrasi, hingga program pemberdayaan ekonomi yang dianggap belum berkelanjutan.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam dialog antara Poksus DPR Papua Barat Daya dan tokoh masyarakat OAP di Vega Prime Hotel Kota Sorong, Selasa 2 Juni 2026.

Ketua Poksus DPR Papua Barat Daya, Franky Umpain, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan anggota Poksus dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus).

“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah dan perjuangan DPRP kelompok khusus diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak muncul pertanyaan publik tentang apa yang kami kerjakan,” kata Franky.

Dalam dialog itu, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian masyarakat. Program afirmasi seperti ADEM dan ADIK dinilai belum tersosialisasi secara baik sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan program tersebut. Selain itu, muncul persepsi bahwa program tersebut hanya dinikmati kelompok tertentu.

Di sektor kesehatan, masyarakat menyampaikan harapan adanya skema pendanaan Otsus yang lebih fleksibel agar pelayanan di rumah sakit dapat diberikan tanpa terkendala proses administrasi yang panjang.

Sementara di sektor ekonomi, sejumlah pelaku usaha muda Papua menilai program pemberdayaan yang selama ini dijalankan belum memberikan dampak jangka panjang. Program pelatihan dan studi banding yang pernah diikuti dinilai belum berkelanjutan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Poksus DPR Papua Barat Daya menilai perlu adanya blueprint ekonomi daerah yang jelas dan berkelanjutan sebagai acuan dalam pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat di Papua Barat Daya.

Franky menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan Otsus melalui fungsi pengawasan DPRP. Menurutnya, seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan evaluasi agar kebijakan Otsus dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, masyarakat juga mendorong percepatan pengesahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait Orang Asli Papua dan masyarakat hukum adat sebagai dasar penguatan kebijakan afirmatif di berbagai sektor.

“Kami hanya sembilan orang di kelompok khusus, tetapi kami bekerja melalui mekanisme Dewan secara keseluruhan untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat,” ujarnya.