RRI.CO.ID, Sorong - BPBD Provinsi Papua Barat Daya menyoroti dampak gelombang pasang ekstrem yang terjadi di wilayah kepulauan Kota Sorong, terutama di Pulau Dom, Pulau Soop, dan Pulau Ram. Intensitas gelombang tinggi yang terjadi sejak akhir Maret hingga awal April menyebabkan abrasi serta kerusakan rumah warga dan lingkungan pesisir.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, Provinsi Papua Barat Daya, Johosua R. Homer, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi bersama tim untuk memantau kondisi masyarakat terdampak.

Berdasarkan data sementara dari BPBD Kota Sorong, terdapat tujuh titik terdampak di Pulau Dom, lima titik di Pulau Soop, dan tiga titik di Pulau Ram.

“Kondisinya cukup memprihatinkan. Memang tidak ada korban jiwa, tetapi kerusakan rumah warga dan abrasi pantai terus terjadi. Ini membutuhkan perhatian serius,” ujarnya.

Johosua menjelaskan, kawasan kepulauan tersebut merupakan benteng terluar Kota Sorong sekaligus wilayah pesisir yang dihuni sekitar 18 ribu penduduk. Karena itu, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Ia menilai perlu adanya mitigasi struktural maupun non-struktural untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi struktural berupa pembangunan talud, tanggul, maupun pemecah ombak dinilai penting untuk menahan laju abrasi yang terus menggerus daratan.

“Pulau Dom dulunya lebih luas, tetapi sekarang semakin menyempit karena abrasi yang terus terjadi. Ini kawasan bersejarah dan harus dilindungi,” katanya.

Johosua mengatakan pembangunan infrastruktur pengaman membutuhkan anggaran besar. Panjang garis pantai yang mencapai beberapa kilometer membuat pembangunan tanggul tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

BPBD Provinsi Papua Barat Daya mendorong mitigasi vegetatif melalui penanaman pohon dan reboisasi di kawasan pesisir. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menahan abrasi sekaligus menjaga sumber mata pencaharian warga.

“Masyarakat menyampaikan bahwa kelapa yang selama ini menjadi sumber ekonomi mereka mulai tumbang akibat abrasi. Mereka berharap ada intervensi pemerintah untuk menjaga ruang hidup mereka,” tambahnya.

BPBD Papua Barat Daya menegaskan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah kota, BMKG, Basarnas, hingga OPD terkait untuk mencari solusi jangka panjang bagi masyarakat pesisir di wilayah kepulauan Sorong.