RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan menggelar dialog kebangsaan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi paguyuban sebagai upaya mencari solusi terhadap maraknya aksi palang jalan di Kota Sorong.

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang mengatakan, dialog kebangsaan tersebut akan dilaksanakan pada 1 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila.

“Kita akan melaksanakan dialog kebangsaan dan mengundang seluruh para tokoh serta organisasi paguyuban supaya kita sama-sama mencari solusi terhadap situasi keamanan di Kota Sorong,” ujarnya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I dan Musyawarah Pimpinan Cabang (MPC) I Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat (PTDL) Papua Barat Daya di Hotel Mariat Kota Sorong, Sabtu, 23 Mei 2026.

Menurut George, kondisi keamanan di Kota Sorong belakangan cukup mengganggu aktivitas masyarakat akibat berbagai aksi pemalangan jalan, pembakaran ban, hingga penebangan pohon di badan jalan setelah terjadi kasus kriminal maupun kecelakaan lalu lintas.

“Ketika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan pembunuhan atau tabrak lari, masyarakat meluapkan emosinya dengan palang jalan, tebang pohon, dan bakar ban di jalan. Ini sangat mengganggu dan meresahkan warga,” katanya.

Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi paguyuban dan tokoh masyarakat.

“Situasi keamanan di Kota Sorong ini tidak serta-merta menjadi tanggung jawab Kapolsek, Kapolres, Kapolda atau Danrem, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua,” ucap George.

George menjelaskan, dialog kebangsaan nantinya akan melibatkan sekitar 250 tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan organisasi paguyuban di Papua Barat Daya.

Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Sorong.

Selain itu, George menegaskan pemerintah daerah tidak ingin penyelesaian konflik sosial terus berujung pada tuntutan ganti rugi yang membebani pemerintah.

“Pemerintah daerah tidak ingin terus-menerus mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah sosial akibat konflik di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah kerukunan antarsuku di Papua Barat Daya.

“Papua Barat Daya membutuhkan suasana yang aman, damai, dan kondusif agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, George turut mengapresiasi pelaksanaan Rakerda dan MPC I PTDL Papua Barat Daya yang dinilai menjadi ruang konsolidasi organisasi dan memperkuat persaudaraan masyarakat Tanimbar di Papua Barat Daya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda dan MPC I PTDL Papua Barat Daya, Selfy Walun mengatakan kegiatan tersebut diikuti 164 peserta yang terdiri dari pengurus daerah dan perwakilan kampung Tanimbar di Papua Barat Daya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalau, anggota DPR Papua Barat Daya Robby Wanma, unsur pimpinan TNI/Polri Papua Barat Daya, serta Kepala LPP RRI Sorong Djery Moriolkosu.