RRI.CO.ID, Sorong - Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPR PBD) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) selama tiga hari di Hotel Vega, Kota Sorong.

Kegiatan berlangsung dari tanggal 20-22 Mei 2026 di Hotel Vega Kota Sorong dengan fokus membahas sejumlah regulasi prioritas bagi masyarakat Papua Barat Daya bersama Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) dan OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya.

Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya, Marthinus Abraham Nasarany mengatakan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari perda inisiatif DPR yang salahsatunya fokus pada perlindungan masyarakat adat di Tanah Papua.

“Jadi inisiatif DPR ini kita melihat dengan kondisi situasi yang ada saat ini, khususnya di Tanah Papua, kita perlu melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk masyarakat adat,” kata Marthinus Abraham Nasarany, Kamis 22 Mei 2026.

Dalam pembahasan tersebut, DPR PBD membahas sejumlah Raperdasus penting, di antaranya tentang masyarakat hukum adat, orang asli Papua, hingga pengendalian penduduk.

Marthinus menjelaskan, terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian, termasuk kategori orang asli Papua dan keberadaan masyarakat asli Papua di daerah tersebut.

“Di dalamnya ada khusus untuk pasal dibicara tentang keberadaan orang asli Papua, jumlah orang asli Papua, kategori orang Papua yang masuk di dalam, itu semua dibicarakan,” ucapnya.

Ia menambahkan, setelah pembahasan tingkat internal pemerintah selesai, DPR PBD akan melakukan dengar pendapat bersama tokoh masyarakat dan lembaga adat guna menyerap masukan terhadap perda-perda inisiatif tersebut.

Kemudian, DPR PBD masih akan melanjutkan proses konsultasi ke kementerian terkait sebelum perda ditetapkan menjadi regulasi resmi.

DPR Papua Barat Daya menargetkan sebanyak 10 Raperdasus dan Raperdasi dapat disahkan menjadi perdasus dan perdasi tahun ini. Dari jumlah tersebut, sembilan merupakan inisiatif DPR-PBD dan satu lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.