RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia, menggelar kegiatan pembentukan Tim Diskusi Kelompok Terarah, dalam rangka penyusunan dokumen rencana kontinjensi bencana konflik sosial

sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik sosial di daerah tersebut.

Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, tokoh agama, dan tokoh adat, di gelar di hotel belaggri Kota Sorong, Kamis, 21 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sorong, Amos Kareth mengatakan bahwa Kota Sorong sebagai daerah yang terus berkembang memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus terus dijaga bersama.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, membangun sistem peringatan dini, serta menyusun perencanaan kontinjensi yang terarah dan terpadu,” ujar Amos Kareth.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, penanganan bencana sosial tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan semua unsur, mulai dari aparat keamanan, lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat hingga masyarakat umum.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kota Sorong berharap akan lahir berbagai masukan, strategi, dan langkah konkret dalam menyusun dokumen perencanaan kontinjensi yang realistis, terukur, dan dapat diterapkan ketika menghadapi situasi darurat sosial.

Sementara itu, Public Officer ADRA Indonesia, Kelipos Maay, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Sorong, khususnya Dinas Sosial Kota Sorong yang menjadi mitra strategis dalam penyusunan dokumen rencana kontinjensi konflik sosial.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun kesiapsiagaan bencana sosial melalui kolaborasi antara ADRA Indonesia, Pemerintah Kota Sorong, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, lembaga adat, MRP, DPRP, hingga DPRK.

“Kami berterima kasih atas komitmen luar biasa seluruh pihak dalam membangun kesiapsiagaan dan penyusunan dokumen rencana kontinjensi konflik sosial di Kota Sorong,” ungkapnya.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melihat sejarah kejadian konflik sosial yang pernah terjadi di Kota Sorong, dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama dalam menentukan langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial yang nantinya dituangkan dalam dokumen resmi rencana kontinjensi.

Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mengikuti sejumlah agenda penting, di antaranya pemaparan kebijakan, diskusi kelompok terarah, pemetaan aktor kemanusiaan, validasi dokumen, hingga finalisasi draft rencana kontinjensi konflik sosial Kota Sorong.