RRI.CO.ID, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, membuka kegiatan Lokakarya Coaching Rancangan Akhir RKPD Tahun Anggaran 2027 yang terintegrasi dengan Rencana Aksi SPM, RAD-PD, Satu Data, serta rekomendasi pembangunan tematik Provinsi Papua Barat Daya, di Rylch Panorama, 19 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan strategis nasional maupun kebutuhan riil masyarakat Papua Barat Daya.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat,” ujar Elisa Kambu.

Elisa Kambu menjelaskan, tujuan utama lokakarya tersebut adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas tim perencana daerah terkait penyusunan RKPD Tahun 2027 yang terintegrasi dengan berbagai dokumen pendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat dan terukur agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Karena itu, penguatan sistem satu data daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.

Selain itu, Elisa Kambu juga menekankan pentingnya integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur.

Dirinya mengajak seluruh peserta lokakarya untuk bekerja dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam merumuskan arah pembangunan Papua Barat Daya ke depan.

“Kita ada di sini bukan sekadar menjalankan tugas administrasi, tetapi untuk memikirkan dan merencanakan masa depan masyarakat Papua Barat Daya,” katanya.

Mantan Bupati Asmat ini, mengingatkan agar aparatur pemerintah tidak merasa ragu atau kecil dalam menjalankan tugas pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah harus hadir dan bekerja untuk masyarakat.

“Kita tidak sekadar ada untuk mereka, tetapi kita hadir untuk memikirkan masa depan masyarakat dan negeri ini,” tegasnya.

Lokakarya tersebut diikuti sekitar 130 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Papua Barat Daya.

Melalui forum itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap dapat menghasilkan dokumen RKPD Tahun 2027 yang berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.