RRI.CO.ID, Sorong - Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat kini memasuki tahap verifikasi di sejumlah wilayah pesisir di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya.

Program yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu menyasar lima kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat.

“Tim verifikasi dari KKP sudah turun survei di lima kabupaten kota yang punya laut. Semua sudah disurvei dan sekarang masih dalam proses penilaian,” ujar kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Absalom Solossa saat diwawancarai.

Absalom Solossa menjelaskan, setiap daerah minimal menyiapkan satu hingga lima lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai layak untuk dikembangkan.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan lahan yang memenuhi syarat “clear, clean, and free” atau bebas sengketa dan memiliki status hukum yang jelas.

“Kalau punya tanah Pemda tentu lebih bagus lagi. Tugas kita di daerah adalah memastikan tanah yang disiapkan itu clear, clean, dan free supaya bisa langsung dibangun oleh KKP,” katanya.

Seluruh pembiayaan pembangunan nantinya

berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Absalom menambahkan, sejauh ini belum ditemukan kendala berarti di lapangan karena para kepala daerah dinilai proaktif mendukung program tersebut.

“Para bupati dan wali kota berlomba-lomba menangkap peluang ini karena pembangunan dibiayai langsung dari pusat,” ujarnya.

Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi Papua Barat Daya, berharap proses pembangunan dapat dimulai tahun ini sehingga pada 2026 seluruh fasilitas sudah selesai dan mulai beroperasi pada 2027.