KPP Pratama Sorong dan BPKP Papua Barat Daya Perkuat Sinergi Pengawasan Pajak

RRI.CO.ID, Sorong - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Daya guna memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Kepala KPP Pratama Sorong ke kantor BPKP Provinsi Papua Barat Daya pada Selasa 12 Mei 2026. Pertemuan itu juga menjadi langkah mempererat sinergi antar lembaga dalam mendukung tata kelola keuangan negara dan daerah yang akuntabel.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya, Edi Sunardi, menyambut baik inisiatif kerja sama yang dibangun KPP Pratama Sorong. Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara kolaboratif agar potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini.

“Dalam pembinaan tata kelola keuangan, kami masih menemukan adanya selisih pada aspek perpajakan di sejumlah satuan kerja instansi pemerintah. Karena itu, kami mendukung penguatan pengawasan terhadap belanja daerah di Papua Barat Daya,” ujar Edi.

Ia menambahkan, luasnya wilayah administratif di Papua Barat Daya menjadi tantangan tersendiri sehingga dibutuhkan komunikasi lintas sektor yang lebih intensif agar proses pengawasan berjalan efektif dan efisien.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Sorong, Teddy Ferdian, mengapresiasi komitmen BPKP yang dinilai sejalan dengan upaya peningkatan edukasi perpajakan di lingkungan pemerintahan.

“Salah satu fokus utama kami adalah memberikan edukasi perpajakan yang inklusif bagi instansi pemerintah, terutama pemerintah desa. Harapannya, seluruh kewajiban pajak dari belanja pemerintah dapat dipahami dan dijalankan dengan baik sehingga penerimaan negara dari sektor administrasi pemerintahan semakin optimal,” kata Teddy.

Ia juga menegaskan, KPP Pratama Sorong akan terus menggandeng BPKP dalam melakukan evaluasi serta pembinaan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di Papua Barat Daya.

Melalui sinergi tersebut, kedua lembaga berharap pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah semakin kuat sekaligus mampu mendukung peningkatan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.