Kewenangan Pengelolaan SMA dan SMK Dimohon Kembalikan ke Provinsi

RRI.CO.ID, Mimika, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta pemerintah pusat segera mengembalikan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK sepenuhnya kepada pemerintah provinsi.

Hal tersebut disampaikan dalam yang bertajuk Forum Koordinasi Stategis Percepatan Pembangunan Papua Penguatan Implementasi Kebijakan Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera

Kegiatan yang digelar di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Senin 11 hingga 12 Mei 2026 ini menghadirkan kementerian dan lembaga, gubernur, DPRD, serta para pemangku kebijakan strategis untuk membahas arah pembangunan Papua ke depan.

Menurut Elisa, skema hibah yang berjalan selama ini membuat pemerintah provinsi kesulitan memastikan pembangunan dan operasional sekolah menengah berjalan optimal di daerah.

“Sekarang ini kita hanya hibah-hibah saja. Tapi siapa yang memastikan pembangunan itu benar-benar berjalan di sekolah-sekolah?” kata Elisa.

Ia menjelaskan, awal perubahan kebijakan pengelolaan pendidikan menengah dilakukan karena pertimbangan luas wilayah provinsi yang sulit dijangkau. Namun menurutnya, kondisi saat ini sudah berbeda.

“Hari ini kita ada anggaran, tapi kita hanya hibah. Tidak mungkin juga kita harus pergi pantau satu per satu,” ujarnya.

Elisa menilai pembagian kewenangan pendidikan sebaiknya diperjelas agar lebih efektif. Ia mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota fokus menangani PAUD hingga SMP, sedangkan SMA dan SMK kembali menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Bupati dan wali kota konsentrasi urus PAUD sampai SMP. Yang menengah ini gubernur. Itu yang berlaku di Republik ini,” katanya.

Ia berharap pengembalian kewenangan tersebut dapat mempercepat pemerataan pembangunan pendidikan menengah di Papua Barat Daya serta mempermudah pengawasan pemerintah provinsi terhadap sekolah-sekolah di daerah.