RRI.CO.ID, Raja Ampat - Usai dilantik sebagai Wakil Ketua III DPRK Raja Ampat, Badarudin Mayalibit menyatakan kesiapan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur pimpinan di lembaga legislatif. Sebagai anggota legislatif dari jalur pengangkatan otonomi khusus atau otsus, Badrudin mengaku mendapat tugas tambahan untuk mengawal anggaran dana otsus agar lebih transparan dan tepat sasaran.

"Kami anggota dewan jalur pengangkatan otsus ini tidak hanya melakukan tiga fungsi, legislatif, pengawasan, dan anggaran, juga ada satu tambahan tugas khusus yaitu melakukan pengawasan terhadap alokasi dana otsus di Kabupaten Raja Ampat," kata Badarudin usai pelantikan di Gedung DPRK Raja Ampat, Senin 11 Mei 2026.

Menurutnya, di dalam DPRK Raja Ampat ada lima anggota dewan yang diangkat melakukan jalur masyarakat adat atau otonomi khsusus. Lima anggota dewan ini berada dalam satu Fraksi Otsus yang mendapat tugas khusus untuk melakukan pengawalan terhadap dana otsus yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Untuk realisasi dana otsus triwulan I tahun 2026, pihaknya belum mendapat laporan detail program maupun besarannya di setiap OPD.

Badarudin menjelaskan di tengah pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat, dana otsus untuk wilayah Papua justru bertambah. Namun, pihaknya belum mendapat data berapa dana otsus yang diterima Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2026 ini.

"Kami akan koordinasi dengan TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun dengan bupati langsunh untuk meminta laporan realisasi triwulan I dan II. Triwulan I sudah lewat dan inj masuk triwulan II, kami akan pastikan bahwa dana otsus ini sesuai aturan dan peruntukannya," kata dia.

Badrudin mengabarkan alokasi dana otsus yang paling besar adalah untuk pendidikan 30 persen dan 25 persen untuk kesehatan. Sisanya dialokaiskan untuk program ekonomi kerakyatan, kegiatan masyarakat adat, hingga infrastruktur.