RRI.CO.ID, Sorong – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar gedung Perpustakaan Kota Sorong dimanfaatkan sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Usulan tersebut disampaikan Tito setelah melihat langsung kondisi bangunan perpustakaan yang dinilainya memiliki desain baik, namun kurang optimal pemanfaatannya di tengah perubahan pola membaca masyarakat.

“Tadi saya lihat ada perpustakaan, bentuknya bagus sekali. Tapi perpustakaan fisik itu sudah ketinggalan zaman, sudah berganti ke arah elektronik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini masyarakat cenderung mengakses bahan bacaan dalam bentuk digital, sehingga perpustakaan konvensional menjadi kurang diminati. Oleh karena itu, menurutnya, gedung yang ada dapat dialihkan fungsinya menjadi pusat layanan terpadu.

Tito menilai, keberadaan MPP sangat penting untuk memangkas birokrasi yang berbelit, khususnya dalam pengurusan izin perumahan. Di dalam MPP nantinya dapat disediakan layanan khusus seperti pengurusan PBG dan BPHTB dalam satu lokasi.

Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya kebijakan pembebasan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk keadilan sekaligus strategi ekonomi jangka panjang.

“Memang di awal nol, tapi nanti dapatnya dari pajak bumi dan bangunan yang terus berjalan. Sekali pukul, untung berkali-kali,” katanya.

Tito turut mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1,2 triliun setelah menyederhanakan sistem perizinan dan pajak.

Ia berharap, langkah-langkah serupa dapat diterapkan di daerah lain, termasuk di Papua Barat Daya, guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.