RRI.CO.ID, Sorong - Senator Paul Fincen Mayor (PFM) selaku Anggota DPD RI memberi komentar tentang Laporan Polisi (LP) atas dirinya, dari anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya terkait dugaan pencemaran nama baik, berdasarkan adanya dugaan penyalagunaan dana kompensasi senilai Rp10 miliar yang diperuntukkan perbaikan karang yang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Maya dan DAS Betkaf, wilayah Papua Barat Daya.

Untuk itu Fincen menjelaskan jika laporan tersebut tidaklah tepat sasaran, karena apa yang disampaikan saat itu adalah bagian dari tupoksinya sebagai anggota DPD RI yang diemban saat ini.

“Jika membuat laporan polisi untuk saya, maaf salah alamat. Mengapa demikian, sebab saat ini saya tengah menjalankan tugas negara yang jelas dan tentunya dinaungi oleh undang-undang negara,” ucapnya kepada RRI, Jumat 24 April 2026.

Dan pada kesempatan ini Fincen memberi tanggapan atas klarifikasi dari Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, menyatakan jika proses penyalurannya sudah terlaksana dan sesuai mekanisme yang ada.

Atas dasar itu Fincen menolak, sebab dirinya mendapatkan informasi dari masyarakat yang terus bertanya akan hal itu. Sampai saat ini tidak ada bukti yang diterima masyarakat yang diperuntukkan untuk penanaman karang.

“Tapi faktanya hingga kini masyarakat sekitar masih terus pertanyakan, bahkan memberi laporan kepada saya tentang dana itu, bahkan dana yang sudah tersalurkan diduga dibagi hanya sebagian kecil saja dari anggaran yang sudah ada. Lalu sisanya dikemanakan?" katanya.

Berdasarkan laporan, kata Fincen, anggaran sudah dicairkan sekitar tanggal 28 Oktober 2024, tetapi realisasi penyaluran dana masih terus dipermasalahkan hingga kini. “Nah sampai sekarang masyarakat bertanya-tanya dana itu belum sampai ke mereka. Padahal itu untuk penanaman terumbu karang yang sudah rusak, bukan dibagi-bagi dan tidak jelas untuk apa,” tukasnya.

Untuk itu dirinya mendesak agar pihak penegak hukum secepatnya melakukan penyelidikan secara mendalam terkait dugaan tersebut, karena masalah ini sudah menjadi pintu masuk dalam pengungkapan dugaan penyimpangan dari anggaran tersebut dan meminta segera Polda Papua Barat Daya segera memanggil pihak-pihak terkait yang mengetahui persis anggaran dana ini.