RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu berlangsung di Lapangan Apel Kantor Gubernur, Senin 27 April 2026.

Dalam amanatnya, Elisa Kambu menegaskan bahwa momentum otonomi daerah harus dimaknai sebagai penguatan komitmen bersama dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Otonomi daerah adalah instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah,” ujar Elisa Kambu.

Dirinya menjelaskan dengan tema otonomi daerah tahun ini yaitu, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Astacita”, mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. Menurutnya, visi tersebut hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Gubernur menekankan bahwa tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah menjadi kunci utama.

Dalam pidatonya, Elisa Kambu juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu diperkuat, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah untuk menghindari tumpang tindih program, serta reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil nyata.

“Birokrasi harus bergerak lebih cepat, lincah, dan adaptif melalui digitalisasi serta inovasi daerah. Orientasi tidak lagi hanya pada penyerapan anggaran, tetapi pada dampak yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah. Hingga saat ini, menurutnya, masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer pusat sehingga ruang fiskal menjadi terbatas.

Gubernur Elisa Kambu mengingatkan pentingnya kolaborasi antar daerah, terutama dalam menangani isu strategis seperti transportasi, lingkungan, banjir, hingga pengelolaan sampah.

Dirinya menegaskan bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi harus menjadi prioritas utama guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil.

Tantangan ke depan semakin kompleks, termasuk ancaman krisis ekonomi, ketahanan pangan, dan dampak perubahan iklim. Oleh sebab itu, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Elisa Kambu mengajak seluruh kepala daerah, dan pemangku kepentingan untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, serta responsif terhadap tantangan global.

“Dengan menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional, kita optimis otonomi daerah akan semakin kuat dalam mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Upacara diikuti jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkungan Pemprov Papua Barat Daya dan berlangsung khidmat.