RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam mengawasi distribusi LPG guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Nakertrans ESDM).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Nakertrans ESDM), Suroso menyampaikan bahwa meskipun LPG non-subsidi mengikuti mekanisme harga pasar, distribusi dan harga tetap harus terkendali. Agen dan distributor diingatkan agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan harga.

" Dinamika kenaikan harga LPG yang dipengaruhi kondisi global. Hal tersebut telah dibahas dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang digelar sebelumnya bersama Pertamina. pemerintah daerah sempat mengusulkan kenaikan harga yang lebih moderat, namun terdapat penyesuaian kebijakan di tingkat nasional," ungkapnya dalam dialog Sorong menyapa 21 April 2026.

Suroso menjelaskan, bahwa kondisi Kabupaten Sorong yang dikenal sebagai daerah penghasil migas, namun masih menghadapi persoalan keterbatasan LPG. Pemerintah menyebut situasi ini sebagai sebuah paradoks yang harus segera diatasi.

Pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) oleh BUMD PT MOW yang telah mengantongi izin dari Pertamina. Kehadiran SPBE dinilai penting untuk memperpendek rantai distribusi, menjamin pasokan, serta menekan harga LPG di wilayah Sorong Raya.

“Hari ini kami sudah mengundang pihak terkait, termasuk pemerintah Kabupaten Sorong dan PT MOW, untuk mengidentifikasi kendala yang menyebabkan proyek ini belum berjalan. Kami ingin percepatan segera dilakukan,” ungkapnya.

Pemerintah Daerah berkomunikasi dengan Pertamina Patra Niaga guna memastikan distribusi berjalan lancar. Langkah lain yang akan diterapkan adalah pemasangan papan informasi harga LPG di agen dan pangkalan sebagai bentuk transparansi sekaligus perlindungan bagi konsumen. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan bersabar menghadapi kondisi ini.

Suroso berharap dampak kenaikan harga LPG, khususnya non-subsidi, tidak terlalu signifikan terhadap perekonomian masyarakat secara umum.

Dengan berbagai langkah pengawasan dan percepatan infrastruktur distribusi, pemerintah optimistis persoalan kelangkaan dan mahalnya LPG di Papua Barat Daya dapat segera teratasi.