RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyoroti belum meratanya realisasi investasi meski capaian tahun 2025 telah menembus angka Rp3,54 triliun. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi DPMPTSP se-Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 yang digelar di Rylich Panorama Hotel, Kamis, 23 April 2026.

Rakor tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Asisten I Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal. Ia menegaskan, capaian investasi yang mencapai 100 persen tersebut merupakan fondasi awal, namun belum sepenuhnya memberikan dampak merata di seluruh wilayah.

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi kita tidak boleh hanya melihat angka agregat. Masih ada ketimpangan yang cukup signifikan antar daerah,” ujar Suardi.

Menurutnya, realisasi investasi saat ini masih didominasi oleh Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Sementara daerah lain seperti Maybrat, Raja Ampat, dan Tambrauw dinilai masih membutuhkan dorongan serius agar dapat berkembang secara seimbang.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah strategi baru untuk mendorong pemerataan investasi. Salah satunya melalui transformasi ekonomi berbasis pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan sektor unggulan di masing-masing daerah.

“Ke depan kita arahkan agar investasi tidak hanya terpusat, tetapi mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.

Selain itu, Pemprov Papua Barat Daya juga mendorong hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah lokal. Integrasi antara sektor hulu seperti pertanian, kehutanan, dan peternakan dengan kawasan industri diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta memperkuat ekonomi masyarakat.

Dalam aspek pelayanan, kemudahan perizinan dan kepastian hukum juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menargetkan penguatan sistem perizinan berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mengatasi berbagai hambatan investasi di lapangan.

“Kita ingin memberikan kemudahan bagi investor, terutama di wilayah yang realisasinya masih rendah. Ini penting untuk menarik minat investasi baru,” ucapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Papua Barat Daya, Noviantо B. Zulkarnain didampingi Sekretaris DPMPTSP, Herry Widjasena

menjelaskan rapat koordinasi ini membahas sejumlah agenda penting, di antaranya penyampaian data realisasi investasi tahun 2025 per sektor serta pembagian target investasi tahun 2026 bagi DPMPTSP kabupaten/kota.

Ia juga menambahkan, forum tersebut menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang selama ini dihadapi di daerah, dengan dukungan langsung dari pemerintah pusat.

“Penyelesaian permasalahan investasi akan difasilitasi langsung oleh Direktur Wilayah V Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah rencana strategis penguatan investasi daerah, di antaranya mendorong percepatan operasional kawasan industri dengan penyediaan utilitas yang memadai serta mendorong hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sektor hulu.

Selain itu, penguatan pelayanan perizinan dan pemberian insentif juga menjadi fokus, khususnya bagi wilayah yang realisasi investasinya masih rendah.

“Kami berharap ada sinergi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengimplementasikan strategi ini, sehingga tercipta ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Noviantо.

Melalui rakor ini, pemerintah menargetkan pembagian target investasi tahun 2026 yang realistis namun menantang bagi setiap daerah, sekaligus mendorong terwujudnya visi Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal.