RRI.CO.ID, Raja Ampat - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Raja Ampat mengadakan forum perangkat daerah yang dihadiri sejumlah pimpinan OPD, Senin 20 April 2025. Kegiatan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2027 ini dibuka Asisten Bidang Administrasi Umum Maurits Rumfaker di Aula BP4D.

Kepala BP4D Kabupaten Raja Ampat Muhiddin Tafalas mengatakan bahwa forum perangkat daerah ini diadakan untuk saling melakukan sinkronisasi program antarorganisasi perangkat daerah. Program yang disusun OPD harus mengacu pada Rancangan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Menurut Muhiddin, tema program kerja tahun 2027 adalah "Peningkatan SDM yang Cerdas dan Sehat, Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Tata Kelola yang Lebih Kolaboratif untuk Percepatan Integrasi Sektor Pariwisata dengan Sektor Primer Secara Berkelanjutan".

Tema ini menjadi prioritas semua organisasi perangkat daerah agar program yang disusun dan dilaksakan lebih fokus pada tujuan bersama serta lebih tepat sasaran. "Jadi peningkatan SDM yang cerdas dan sehat ini bukan hanya menjadi tugas satu OPD seperti Dinas Pendidikan, tapi ada peran lintas OPD untuk sama-sama mendukung tujuan pembangunan di daerah," kata Kepala BP4D di hadapan para pimpinan OPD.

Muhiddin menambahkan bahwa fokus perencanaan tahun 2027 meliputi pengembangan pariwisata, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian dan pengelolaan sampah serta SDM yang sehat dan cerdas.

Muhiddin menambahkan bahwa ada beberapa capaian pembangunan tahun 2025 yang belum memenuhi target seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks daya saing daerah. Tingkat kemiskinan di Raja Ampat tahun 2025 mencapai 16,57 sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,69 dengan pertumbuhan ekonomi hanya 2,5.

Setelah pertemuan forum perangkat daerah selanjutnya akan digelar musrenbang RKPD bersamaan dengan musrenbang otonomi khusus.