RRI.CO.ID, Tambrauw — Pemerintah Kabupaten Tambrauw menggelar rapat pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca kejadian yang terjadi pada 8 dan 16 Maret 2026 di Distrik Bamusbama dan Kampung Banfot, Distrik Fef.

Dari informasi yang diterima RRI, rapat tersebut berlangsung di Kantor Bupati Tambrauw, Selasa 14 April 2026, dan dipimpin langsung Bupati Tambrauw, Yeskiel Yesnath. Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam merespons situasi pasca kejadian sekaligus memastikan kondisi keamanan kembali kondusif di wilayah setempat.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Paulus Ajambuani,S.H., Plt. Sekretaris Daerah Hasan B Tafalas,S.STP.,M.Si., Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya Vencentius Paulinus Baru bersama Anggota Yustince Linda Yekwam, Anggota DPRP Papua Barat Daya Yeremias Y. Sedik.

Ketua DPRK Tambrauw Yan Yosep Sundoy,S.Pd, Wakil Ketua DPRK Tambrauw Septerius Wabia,S.H., Ketua Komisi I DPRK Tambrauw Frenky Gifelem, Anggota DPRK Otsus Kabupaten Tambrauw Gabino Syufi, Anggota DPRK Tambrauw Yeremias Sedik.

Kapolres Tambrauw AKBP Praja Gandha Wiratama, S.H., S.I.K., M.H,. Danramil Sausapor mewakili Dandim 1810, Wadan satgas 763 Fef, Kepala Distrik Fef, Kepala Distrik Bamusbama, Ketua KNPI Kabupaten Tambrauw, Ketua dewan adat dan kepala-kepala Suku serta LMA sekabupaten Tambrauw.

Dalam rapat tersebut, para kepala suku menyatakan komitmen untuk turut menjaga stabilitas kamtibmas dengan turun langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat situasi keamanan agar tetap kondusif, aman, dan nyaman.

Selain itu, para tokoh adat, pemuda, perempuan, dan LMA juga menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah. Di antaranya mendorong ASN untuk kembali aktif bekerja, penguatan patroli keamanan dengan pendekatan humanis, serta pemberdayaan generasi muda melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendidikan.

Usulan lain yang mengemuka yakni prioritas bagi Orang Asli Tambrauw (OAT) dalam penerimaan CPNS, TNI/Polri, dan jabatan strategis, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penanganan masyarakat terdampak, hingga pemberantasan miras dan narkoba.

Selain itu, masyarakat juga mendorong peningkatan transparansi pengelolaan dana serta penguatan komunikasi publik agar informasi terkait keamanan dan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan jelas.

Bupati Tambrauw, Yeskiel Yesnath, menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan aparat dalam menjaga stabilitas wilayah.

Terkait usulan prioritas 100 persen Orang Asli Tambrauw (OAT) dalam penerimaan CPNS, Bupati pada prinsipnya menyetujui aspirasi tersebut, namun tetap mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah. Ia menyebut, apabila kondisi fiskal daerah membaik, maka formasi ke depan akan diarahkan dengan prioritas bagi OAT.

“Seluruh masukan yang disampaikan akan kami kaji bersama jajaran pemerintah untuk ditindaklanjuti. Kami juga akan turun langsung ke wilayah-wilayah rawan seperti Bamusbama dan Yembun untuk memastikan situasi kembali normal,” ujar Bupati.

Dari hasil rapat tersebut, pemerintah bersama TNI/Polri, tokoh adat, serta seluruh unsur terkait menyepakati penguatan jaminan keamanan bagi masyarakat dan ASN.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar kembali beraktivitas seperti biasa, serta meminta ASN untuk kembali bertugas di tempat masing-masing guna mendukung pemulihan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tambrauw. (Rls)