RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama BPJS Kesehatan menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan kepesertaan dan realisasi manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) , di Aston Sorong, Selasa 14 April 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, kegiatan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Tanah Papua.

"Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara sekaligus tanggung jawab pemerintah," kata Elisa Kambu.

Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah kabupaten/kota telah menunjukkan komitmen nyata melalui berbagai langkah, Namun masih adanya kendala di lapangan, terutama terkait pelayanan kesehatan yang terhambat oleh persoalan administratif dan klasifikasi kelas layanan.

“Nyawa harus diselamatkan terlebih dahulu. Administrasi bisa menyusul. Tidak boleh ada alasan terkait kelas layanan ketika menyangkut keselamatan pasien,” ungkapnya.

Mantan Bupati Asmat ini menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara BPJS Kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, agar kejadian serupa tidak terulang.

"fleksibilitas dalam penanganan pasien perlu diutamakan, mengingat sebagian besar rumah sakit merupakan milik pemerintah daerah," tambahnya.

Elisa Kambu mengapresiasi upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan berharap forum ini dapat meningkatkan kualitas layanan yang mudah, cepat, dan merata hingga ke pelosok daerah.

“Papua Barat Daya tidak hanya mengejar cakupan kepesertaan, tetapi juga memastikan pelayanan yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.