RRI.CO.ID, Jakarta – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menghadiri pertemuan bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka membahas penguatan dan peningkatan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi wilayah Tanah Papua, Senin 13 April 2026.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut turut dihadiri para gubernur se-Papua Raya dan dipandu langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peninjauan kembali kebijakan dana Otsus untuk Papua.

Dalam forum tersebut, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menekankan kebutuhan pembangunan di daerah otonomi baru yang masih membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, khususnya untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan.

“Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya masih membutuhkan pembangunan berbagai sarana pemerintahan, mulai dari kantor dinas, prasarana pendukung, hingga fasilitas lembaga daerah seperti kantor gubernur, MRP, dan DPR,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat Papua Barat Daya menaruh harapan besar terhadap komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan melalui peningkatan dana Otsus.

Selain Papua Barat Daya, aspirasi serupa juga disampaikan oleh gubernur lainnya. Ketua Asosiasi Gubernur se-Papua Raya, Meki Nawipa, menekankan pentingnya peningkatan dana Otsus mengingat masih adanya keterbatasan pembangunan di sejumlah wilayah.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Kekayaan Negara menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan alokasi dana Otsus untuk Tanah Papua pada tahun 2026.

“Dana Otsus meningkat dari sebelumnya Rp10 triliun menjadi Rp12,6 triliun untuk seluruh wilayah Tanah Papua,” jelas Rionald Silaban.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam memperjuangkan kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.