RRI.CO.ID, Sorong - Kinerja Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dinilai cukup baik oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Komisi I DPR Papua Barat Daya, meski persoalan sengketa pembayaran lahan Kantor Gubernur masih menjadi perhatian serius.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus, Yanto Yatam, usai pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 bersama Biro Hukum di ruang sidang DPR Papua Barat Daya, Kamis 9 April 2026.

“Dari presentasi tadi, kami melihat Biro Hukum cukup maksimal. Dengan anggaran yang tidak terlalu besar, mereka mampu menghasilkan beberapa produk regulasi daerah,” ujar Yanto Yatam.

Ia menjelaskan, produk hukum yang dihasilkan meliputi peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub), yang dinilai menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, penyerapan anggaran juga dinilai berjalan baik dengan output yang jelas dan terukur.

“Pagu anggaran mereka digunakan dengan baik, realisasi tepat sasaran, dan outputnya jelas dibandingkan beberapa perangkat daerah lainnya,” jelasnya.

Yanto menambahkan, Pansus bahkan mendorong adanya penambahan anggaran bagi Biro Hukum ke depan agar kinerja yang sudah baik dapat terus ditingkatkan.

“Hukum ini adalah ‘roh’ atau mesin dari pemerintah daerah. Aturan harus didahulukan, supaya program lain bisa berjalan menyesuaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pansus, La Ode Samsir, menyoroti secara khusus persoalan sengketa pembayaran lahan Kantor Gubernur yang hingga kini belum terselesaikan.

Menurutnya, masalah tersebut sudah berlangsung cukup lama dan perlu segera dituntaskan agar tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat.

“Ini menjadi perhatian kami karena sudah lama belum selesai. Kami akan merekomendasikan kepada gubernur agar persoalan sengketa lahan ini segera diselesaikan,” ujar La Ode Samsir.

Ia menegaskan, penyelesaian sengketa tersebut penting agar tidak menghambat jalannya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seluruh catatan Pansus, baik terkait capaian kinerja maupun persoalan yang masih dihadapi, akan dirumuskan dalam rekomendasi resmi DPR Papua Barat Daya sebagai bahan evaluasi ke depan.