RRI.CO.ID, Sorong – Mediasi antara Petrogas dan masyarakat 25 marga Suku Moi digelar di Polres Sorong, Aimas, Rabu 8 April 2026, terkait sengketa pembayaran hak ulayat atas jalur pipa.

Legal Manager RH Petrogas Indonesia, Yayuk Arifin, menegaskan pentingnya mengedepankan kesamaan pandangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta penyampaian fakta yang jelas kepada publik.

Ia menjelaskan bahwa jalur pipa yang menjadi pokok sengketa telah ada sejak lama, bahkan sebelum perusahaan saat ini beroperasi.

“Jalur pipa ini sudah ada jauh sebelum operasional sekarang berjalan. Jadi penting bagi kita melihat persoalan ini secara utuh dan berdasarkan fakta,” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 telah dilakukan pertemuan dan kesepakatan antara operator terdahulu, perwakilan negara, dan masyarakat.

Menurutnya, proses tersebut melibatkan puluhan pihak dari masyarakat dan dinilai telah diselesaikan dengan baik pada masanya.

Yayuk mengaku hingga kini belum memperoleh penjelasan rinci terkait pokok persoalan yang kembali diangkat oleh masyarakat melalui kuasa hukum mereka.

“Kami belum mendapatkan secara jelas bagian mana yang dianggap belum terselesaikan. Karena itu, kami berharap klaim yang disampaikan dilengkapi dengan data dan bukti yang konkret,” tegasnya.

Yayuk menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki perusahaan, kompensasi jalur pipa sepanjang kurang lebih 45 kilometer dengan lebar dua meter telah diselesaikan sejak kesepakatan tahun 2014.

“Kami tetap berkomitmen melindungi masyarakat. Tapi kami juga mengajak semua pihak untuk menjaga amanah dan tidak memperkeruh keadaan,” ujarnya.

Ia berharap penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara konstruktif melalui dialog terbuka, dengan mengedepankan data yang valid serta menjaga aset negara bersama.

“Harapan kami, persoalan ini bisa diselesaikan secara baik melalui dialog yang terbuka dan berbasis fakta,” pungkasnya.