Pemprov PBD Gelar Workshop Perencanaan Inklusif Berbasis Bukti

RRI.CO.ID, Sorong — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya bersama SKALA menggelar workshop peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang inklusif dan berbasis bukti, berlangsung di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya, Selasa 7 April 2026.

Workshop tersebut diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya yang menangani perencanaan program dan pengelolaan keuangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman aparatur dalam menghadapi perubahan sistem perencanaan dan penganggaran yang kini semakin terintegrasi secara nasional.

Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Victor Solossa, dalam sambutannya menekankan pentingnya kejujuran dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun dokumen perencanaan. Ia mengingatkan agar seluruh peserta mengikuti proses workshop dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu untuk mengakui jika belum memahami materi.

“Kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan sok tahu. Ini terkait dokumen perencanaan, jadi harus serius. ASN sekarang dituntut profesional, karena sistem sudah transparan dan semua bisa terpantau,” ujar Victor.

Ia juga menyoroti perubahan pola kerja ASN yang semakin mengarah pada sistem yang lebih terbuka dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, praktik-praktik lama yang tidak transparan sudah tidak lagi bisa dilakukan, seiring dengan penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi.

Sementara itu, Kepala Bapperida Papua Barat Daya, Yakob Kareth, melalui Sekretaris Bapperida, Fransiskus Krimadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Menurut Fransiskus, mulai tahun 2026, sistem perencanaan dan penganggaran daerah telah mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya sistem interoperabilitas. Tiga sistem utama, yakni SIP3, SIPD, dan SIKD, kini telah terintegrasi secara nasional.

“Perencanaan yang kita susun akan langsung terbaca hingga tahap akhir, termasuk dalam dokumen KUA-PPAS. Karena sistem sudah online dan terintegrasi, maka tidak ada lagi ruang untuk perubahan di luar mekanisme yang ada seperti sebelumnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui workshop ini, pihaknya ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, perencanaan yang dihasilkan dapat lebih akurat, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda). Kehadiran narasumber ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta terkait sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.