Pemkab Tambrauw Tunjukkan Penyelesaian Konflik Berbasis Keadilan

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah kabupaten Tambrauw tampil sebagai aktor kunci dalam meredam konflik sosial di Papua. Keberhasilan penyerahan diri lima terduga pelaku kekerasan di Distrik Bamusbama menjadi bukti bahwa pendekatan yang dipimpin pemerintah daerah, dengan dukungan lintas pihak, mampu menciptakan solusi damai yang berkeadilan.

Dalam proses ini, Komnas HAM berperan sebagai mediator utama. Namun, keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Tambrauw di bawah kepemimpinan Yeskiel Yesnath menjadi faktor penting yang mempercepat tercapainya kesepakatan damai.

Bupati Tambrauw, Yeskiel Yesnath, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh masyarakat tanpa terkecuali. “Ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi bagaimana memastikan semua pihak diperlakukan secara adil dan manusiawi. Pemerintah hadir untuk melindungi semua warga,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat 3 April 2026.

Salah satu faktor yang mendorong kelima terduga pelaku akhirnya menyerahkan diri adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung. Dengan pengawalan bersama antara Komnas HAM dan aparat kepolisian di Polda Papua Barat Daya, para terduga langsung menjalani pemeriksaan sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki tahapan hukum lebih lanjut.

Yeskiel menekankan keberhasilan ini tidak hanya diukur dari penyerahan diri para terduga pelaku, tetapi juga dari terciptanya stabilitas wilayah yang kondusif, bahwa situasi aman menjadi kebutuhan utama masyarakat Tambrauw. “Tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan normal. Stabilitas adalah kunci,” ujarnya.

Yeskiel menambahakan Langkah ini sekaligus menjadi titik balik dari kondisi sebelumnya yang sempat memanas akibat insiden kekerasan terhadap warga sipil, dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Papua dalam menyelesaikan konflik sosial. “Penyelesaian konflik tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan. Harus ada dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama,” katanya.

Dengan pendekatan humanis dan jaminan keadilan, penyelesaian konflik kini tidak lagi bergantung pada kekuatan semata, melainkan pada kepercayaan sebuah fondasi penting menuju Papua yang lebih damai.