RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Kewenangan Provinsi Tahun 2026, yang berlangsung di Hotel ACC Aimas, Kabupaten Sorong, sejak Selasa 31 Maret hingga Kamis 2 April 2026.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat Daya. Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah. “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dari upaya pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Yakob Kareth.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Anace Nauw, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sekaligus Ketua Panitia, Marius Solossa, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan,” ujar Marius Solossa.

Ia menjelaskan, berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, hingga korban bencana masih memerlukan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan.

“Masalah sosial yang ada saat ini cukup kompleks, sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial atau PSKS yang ada di tengah masyarakat,” katanya.

Menurutnya, PSKS perorangan memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka terdiri dari relawan sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya. “PSKS perorangan merupakan mitra pemerintah yang berperan langsung dalam membantu menangani berbagai permasalahan sosial di lapangan,” jelasnya.

Marius menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi peserta agar mampu menjalankan tugas secara profesional. “Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan peserta terkait kebijakan dan program kesejahteraan sosial, sekaligus meningkatkan keterampilan dalam pendampingan dan pelayanan sosial,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat peran PSKS dalam penanganan masalah sosial di daerah. “Kami berharap melalui kegiatan ini, peserta dapat memperkuat peran mereka dalam membantu pemerintah, serta mampu membangun sinergi yang baik dengan masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya hasil nyata dari kegiatan tersebut melalui penyusunan rencana tindak lanjut. “Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga menyusun rencana tindak lanjut yang nantinya dapat diterapkan di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, Marius menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 49 peserta yang merupakan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dari Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Raja Ampat.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan meningkatkan kompetensi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh di Papua Barat Daya. “Out put yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas peserta, keterampilan dalam penanganan masalah sosial, serta terbangunnya koordinasi dan jejaring kerja yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.